Banjir Jakarta dan janji Jokowi jadi presiden

Merdeka.com - Hujan lebat yang mengguyur Ibukota Jakarta, Senin (11/12) siang hingga sore menyebabkan banjir di beberapa titik. Akibatnya beberapa jalan protokol tak bisa dilintasi kendaraan, seperti Jalan Dukuh Atas, Jalan Bendungan Hilir, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman dan beberapa titik lainnya.

Joko Widodo kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan permasalahan ibu kota seperti kemacetan dan banjir akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Alasannya karena seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Mantan Wali Kota Solo ini menjabarkan, permasalahan Jakarta tak bisa diselesaikan tanpa bantuan daerah lain. Sebab penyebab terjadinya banjir dan macet ibu kota juga berasal dari daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).

banjir rendam under pass dukuh atas ©2017 merdeka.com/arie basuki

Namun setelah Jokowi menjabat presiden selama kurang lebih tiga tahun , ternyata banjir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Bahkan pada masa kampanye, salah satu timses, Denny Iskandar menegaskan apabila terpilih menjadi presiden, Jokowi bakal tetap membereskan masalah yang pelik di Jakarta walaupun pindah kantor ke Jalan Medan Merdeka Barat atau Istana Negara.

"Ada yang mengatakan Jokowi tak amanah karena meninggalkan jabatan sebagai gubernur. Tetapi kalau jadi presiden, Jokowi justru bisa lebih efektif mengurusi Jakarta," ujar Denny di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Denny mengatakan, selama ini kemacetan dan banjir di Jakarta yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, dengan majunya Jokowi dan terpilih menjadi presiden, permasalahan tersebut akan lebih mudah ditangani.

"Kelak Jokowi menjadi Presiden kewenangan akan lebih mudah. Dia bisa memerintahkan Kementerian PU dan wilayah penyangga DKI untuk membantu penangan banjir dan kemacetan yang sudah menahun ini," kata dia.

Denny menegaskan selama ini Jokowi saat memimpin DKI Jakarta sangat terbatas kewenangan penanganannya. Dengan Jokowi menjadi presiden sudah dipastikan banjir dan macet akan lebih mudah diatasi.

"Gampang kok tinggal cari menteri yang mau bekerja. Anggaran penanganan juga bisa dipercepat. Waduk Ciawi, Cisadane, tidak bisa di tunda lagi dan akan mudah direalisasikan," jelas dia.

Dia menambahkan latar belakang Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI sudah dipastikan Jokowi lebih memahami permasalahan yang ada di DKI saat ini. "Jokowi Presiden, Masterplan banjir dan kemacetan Jakarta akan mudah dijalankan," pungkas dia. (mdk/fik)