Anies tuding penolakan DPRD terkait LJPJ 2017 bermuatan politis
Merdeka.com - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 antara Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga tuntas. DPRD menilai Pemprov DKI tak bisa menjelaskan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,29 triliun.
Anggaran itu disebut tidak masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017. Hal itulah penyebab LKPJ APBD 2017 Pemprov DKI Jakarta ditolak.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penolakan LKPJ sudah bermuatan politis. "Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis. Sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis. Mereka berasalan karena SILPA. Nanti kita teruskan saja pembicaraan dengan mereka mengapa ini terjadi SILPA," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/7).
Anies menjelaskan, SILPA Rp 13,17 triliun berasal dari pendapatan yang meningkat dan realisasi pengadaan tanah hanya sebesar 72%.
"Karena ada prinsip kehati-hatian yang kita terapkan. Bulan Desember lalu, saya membuat Pergub yang tidak lagi izinkan pembayaran dengan uang cash. Nah karena itulah menjadi lebih hati-hati," pungkas dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan rincian anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang diberikan ke Pemprov DKI sebesar Rp 4,29 triliun dan tidak masuk ke SILPA.
"Jadi, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersajikan. Itu belum bisa dimengerti secara baik," kata Prasetio
Dalam laporan yang diterima DPRD, SILPA DKI 2017 sebesar Rp13,17 triliun didapatkan dari dua sumber. Sumber pertama dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp 2,482 triliun yang berasal dari pendapatan asil daerah (PAD) sebesar Rp 2,21 triliun, dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 272 miliar. Sumber kedua berasal dari belanja yang tidak terserap dengan total Rp 11,1 triliun.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya
Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaAnies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya