Anies Minta Bukti Kebijakannya yang Intoleran dan Diskriminatif
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada sejumlah pihak dapat memberikan bukti terkait kebijakannya sebagai pemimpin yang dianggap intoleran dan diskriminatif.
Dia menyebut isu terkait kebijakan intoleran dan diskriminatif sudah mulai digulirkan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat ini, Anies sudah menjabat sebagai Gubernur DKI hampir tiga tahun.
"Tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif. Tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran," kata Anies dalam video YouTube Mardani Ali Sera, Selasa (11/8).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku sebelumnya tidak ingin menjawab anggapan sejumlah pihak terkait kebijakannya yang sudah kuat di masyarakat.
Dia menyebut seharusnya saat ini masyarakat dapat menilai sendiri terkait kebijakannya memimpin Jakarta.
"Kalau sudah gitu tetap pertahankan imajinasinya berarti ada problem dengan cara berpikir. Apalagi sekarang sudah 2,5 tahun perjalanan menjelang tiga tahun, framing-framing itu makin temukan fakta betapa enggak relevan di sini," jelasnya.
Anies menyebut, sampai saat ini keadilan sosial masih menjadi prioritas dalam pembentukan kebijakan. Yakni agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Hal itu, kata dia, melalui 23 janji kampanye dan diterjemahkan melalui kegiatan strategis daerah yang disusun sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kepemimpinan.
"Alhamdulillah sekarang ini kita itu punya daftarnya mana yang sudah tersampaikan berapa persen. Karena kita tahu tugasnya lima tahun, lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama,tahun keempat, tahun ke lima," tutupnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies mengingatkan kepada pendukung untuk terus bekerja merangkul dan menguatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.
Baca SelengkapnyaAnies juga mengajak publik agar tetap menghormati proses Pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies lalu menjelaskan persimpangan jalan yang dia maksud. Dia menyorot banyaknya aturan yang diubah demi kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaMereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen harus diubah
Baca SelengkapnyaAnies mengimbau pendukung berhati-hati. TPS harus betul-betul diawasi dengan benar.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya