Ahok Vs DPRD Bekasi Kota kian panas, polisi siap usut tuntas

Merdeka.com - Komisi A DPRD Kota Bekasi berencana akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) untuk membenahi masalah Bantargebang. Ahok dipanggil lantaran DKI dinilai melanggar kerja sama TPST Bantargebang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Ahok menegaskan, Komisi A DPRD Bekasi tak memiliki dasar untuk memanggil dirinya. Bahkan, secara terang-terangan Ahok akan mengirim tentara reguler buat mengirim sampah ke Bekasi jika sampah Jakarta tak tertampung.

Ahok menyebut DPRD Bekasi berisi anggota-anggota yang sombong. Dia malah menantang mereka untuk menutup Bantargebang.

"Kita kan tinggal bareng nih, ya kan? Kalau kamu mau maen sok-sokan gitu, kamu tutup saja. Supaya seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," kata Ahok.

Ahok juga meminta Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menyelidiki aliran dana PT. Godang Tua Jaya selalu perusahaan yang mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantergebang, Bekasi, Jawa Barat.

Ahok ingin Kapolda dan PPATK melacak anggaran Rp 400 miliar per tahun yang diberikan Jakarta kepada Godang Tua Jaya. Anggaran Rp 400 miliar tersebut sedianya 20 persennya juga masuk ke Pemerintah Kota Bekasi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pembentukan tim, lanjutnya, dilakukan setelah pemeriksaan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait uang Rp 400 miliar itu.