Ahok sudah buat kunci e-budgeting biar tak ada yang nyolong anggaran

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menerapkan sistem elektronik atau digital di Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya penyusunan anggaran APBD DKI Jakarta dengan menggunakan e-budgeting.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, sistem e-budgeting saat ini telah berjalan. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah di era Anies-Sandi nanti akan menggunakannya juga atau tidak.

"Sistem e-budgeting semua jalan kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda (Badan perencanaan pembangunan daerah) melanggar. Aman kalau enggak diubah. Kecuali Bu Tuti (Kepala Bappeda) dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau atau enggak berani lawan DPRD," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/4).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, salah satu alasan dirinya menerapkan sistem e-budgeting ketika tahun 2014 tidak mendapatkan kesepakatan dengan DPRD DKI dalam pembahasan APBD DKI. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan sistem agar tidak ada anggaran siluman masuk.

"Kayak kejadian 2014. Ini ada kunci maksudnya kan kami enggak bisa ubah-ubah enggak bisa nyolong. Kecuali yang megang kunci yang mau nyolong. Jadi gubernur Jakarta itu saya bilang sederhana, kamu berani mecat orang enggak yang nyolong? 2014 saya pecatin semua," tegasnya.

Ke depan, dirinya atau gubernur DKI Jakarta selanjutnya yakni Anies tidak perlu repot melakukan pemecatan. Sebab nantinya sistem akan bergerak sendiri merekomendasikan oknum yang melakukan kecurangan.

"Nah kalau 2017 kita lakukan sama bukan saya tapi sistem," ujarnya.

Mantan politisi Gerindra ini menjelaskan, pemegang kunci e-budgeting adalah Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Bappeda. Sehingga saat akan melakukan input anggaran, keduanya harus bersama-sama untuk memasukkan kata kunci.

"Bappeda sistem buka bareng waktu input bareng dikumpulin semua sama-sama buka. Yang di luar template enggak boleh ngajukan e-budgeting kita sudah bagus. Sosialisasinya yang saya tulis dulu enggak bisa itu yang pemahaman nenek lo," ujarnya.

Ahok menegaskan, sebenarnya dalam pengelolaan anggaran daerah kini sudah bukan lagi menjadi masalah. Selama pemimpin Pemprov DKI Jakarta tidak berlaku curang, maka kemungkinan adanya anggaran siluman dapat diantisipasi.

"Kalau kepala lurus bawahnya enggak berani enggak lurus," tutupnya.