Ahok minta BPK lapor ke KPK bila ada masalah JLNT Casablanca

Merdeka.com - Persoalan proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang terbengkalai berpotensi akan dibawa ke ranah hukum (KPK). Pasalnya, apabila hasil audit menyatakan ada ketidakberesan maka secara otomatis dilaporkan ke penegak hukum.

"Kalau nanti hasil audit ternyata ada harga yang tidak sesuai, terlalu mahal pasti BPK atau BPKP akan laporkan ke KPK, itu pasti ada kerugian. Itu urusan bagian hukumnya ya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/4).

Apabila nanti terbukti ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan JLNT yang dimulai sejak tahun 2011. Politisi Gerindra ini dengan tegas mengatakan akan dipenjarakan oknum tersebut.

"Kita lagi audit, kalau ada yang gitu, ya kita penjarain, laporin, gak saya kasih ampun, kurang ajar namanya itu. Ngurangin volume kerja tuh kurang ajar, itu manipulasi, korupsi itu, jelas kalau soal itu," terangnya.

Saat ini, Ahok mengaku Dinas PU dan inspektorat sedang mempelajari secara hukum seperti apa. Karena pada dasarnya, Pemprov ingin proyek tersebut segera rampung.

"Kalau sampai tender ulang pun, kira-kira Desember pasti selesai. Jakarta itu kalau Desember baru selesai itu terlalu lama, maunya kan cepet,"ucapnya.

Lantas, mantan anggota Komisi II DPR ini membantah jika pihaknya yang menghentikan proyek tersebut. Pasalnya, proyek tersebut terhenti dengan sendirinya karena anggarannya tidak mencukupi.

"Bukan kami yang stop, bukan. Dia yang stop karena tidak bayar, itu yang kita lihat. Kalau pun nanti hasil auditnya, kita harus bayar kan anggaran juga ada, ya kita akan bayar, punya modal lagu kerjakan lagi. Itu saja sih," jelasnya.

Ahok mengakui jika proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang ini memiliki utang senilai Rp 20 Miliar kepada pengembang. Padahal, biaya telah dianggarkan secara multiyears untuk tahun jamak 2011 dan 2012 yang rencananya selesai akhir tahun lalu.

"Katanya Rp 20 miliar ya yang belum itu. Ya saya tadi dapat laporannya Rp 20 miliar. Ya itu ga bisa bayar kalau kelebihan volume pekerjaan kan, makanya kita mau pelajari dulu seperti apa," ungkapnya.

Nantinya, jika harus memulai proses tender kembali, Ahok mengaku dapat mengganti perusahaan pengembang untuk melanjutkan sisa pembangunan sebesar 17 persen.

"Kalau tender kembali belum tentu sama kan. Harusnya bisa ga sama. Kalau bagus (perusahaan sebelumnya), ya suruh terusin saja," ucapnya.

Bapak tiga orang anak ini membantah jika pemotongan anggaran yang dilakukan berimbas pada proyek JLNT. Sebab, dia mengaku hanya memotong jumlah satuan terhadap pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal.

"Enggak ada hubungan pemotongan itu, yang kita potong bukan proyek itu, yang kita potong kan harga satuan, kalau ada tender yang jalan multiyears, ya jalan saja, yang kita potong kan yang jumlah satuan," bebernya.

Dia mencontohkan seperti e-catalog untuk obat, dapat dibeli secara langsung, begitu juga alat kesehatan. Hal ini telah dibuktikan, sebab pengadaan barang di DKI dinilai terlalu mahal.

"Nah itu yang kita potong. Kan gila, beli aqua seribu, bilangnya lima ribu misalnya gitu, ya gak masuk akal, itu yang kita potong, bukan aqua nya yang tidak dibeli, gitu loh. Kalau sampai volume yang dikurangin, kita penjarain pejabat itu, brengsek dia," tandasnya.