Ahok akan hapus PBB dan tetapkan biaya sertifikat hunian Rp 300 ribu
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertandang ke kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN), Jakarta Selatan, Kamis (11/8) sore. Ahok, sapaan Basuki, ingin kerja sama dengan BPN agar warga DKI Jakarta memiliki sertifikat tempat huniannya.
Datang pukul 16.00 WIB, Ahok langsung disambut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Sekretaris Jenderal Kementeriab ATR/BPN M Noor Marzuki, serta staf lainnya. Kurang lebih satu jam rapat, mereka memutuskan akan menghilangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mematok pembayaran sertifikat hunian hanya sebesar Rp 300 ribu.
"Di Jakarta banyak yang enggak sanggup bayar sertifikat karena dikenakan 5 persen dari nilai aset. Itu kenapa rakyat ngeluh. Maka saya berkebijakan, yang aset nilai maksimalnya Rp 2 miliar, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hilangkan saja, tapi harus punya sertifikat hanya bayar Rp 300 ribu," kata Ahok di gedung BPN.
Menurut Ahok, dengan kabijakan itu diharapkan target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cepat tercapai. Selain itu, dihapuskannya PBB guna menghindari sengketa atau mafia tanah.
"Intinya target kami dengan BPN harusnya PBB itu enggak usah bayar, tapi kalau kamu jual wajib kena pajak," kata dia.
Sementara itu, Menteri ATR Sofyan Djalil mengungkapkan, akan melakukan pemetaan tanah di seluruh Jakarta. Kemudian diregistrasi aset tanah dan sertifikat.
"Kita harap waktu tak lama ke depan Jakarta semua bebas sertifikat, tak ada lagi tanah tak bersertifikat. Dengan begitu semua warga Jakarta akan bersih dan uang digunakan jelas untuk apa," tuturnya.
Untuk Jakarta sendiri, lanjut Sofyan, selain membebaskan BPHTB sampai nilai Rp 2 miliar, dan biaya sertifikat Rp 300 ribu, BPN akan menunjuk perusahaan swasta untuk melakukan pengukuran lahan.
"Kita akan samakan peta gambar dan tata ruang agar sinkron, gimana misal tadinya wilayah komersil menjadi wilayah hijau. Nah tahun depan supaya semua bersertifikat, untuk pengukuran bisa dilakukan pihak swasta yang bersertifikat dan bersumpah, maka kendala mengukur akan diselesaikan," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya