Tak Bisa Berjualan selama PPKM Darurat, Paguyuban PKL di Bandung Lakukan Ini
Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat berdampak kepada masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya para pedagang kaki lima (PKL).
Terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat, PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Cikapundung Barat, melakukan aksi penolakan dengan memasang bendera putih dan spanduk yang dipasang di depan gerobak mereka yang sudah lama tak beroperasi.
Bendera putih ini terlihat di antara deretan ratusan gerobak PKL di pinggiran Sungai Cikapundung yang tutup.
"Total kita ada 104 pedagang yang meliputi majalah, stempel, dan kuliner. Dari 104 itu kurang lebih ada 50 pedagang yang sudah kolaps. Sisanya yang masih bertahan hanya pedagang stempel," ujar juru bicara Paguyuban PKL Cikapundung Barat Sukmayadi .
Melansir dari Liputan6.com, berikut informasi selengkapnya.
Pasang Bendera Putih
Sukmayadi mengatakan, para PKL ini memasang bendera putih lantaran sudah menyerah dengan kondisi ekonomi yang makin terhimpit di masa PPKM Darurat. Mereka mulai kehabisan modal yang saat ini hanya pas-pasan untuk mencakup kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain bendera putih, para PKL juga memasang spanduk yang menyuarakan isi hati serta keresahan mereka di beberapa titik di Jalan Cikapundung Barat.
"Dengan adanya kebijakan aturan pemerintah dari awal PSBB sampai sekarang PPKM Darurat, kita sangat terdampak karena untuk akses pembeli ke wilayah kami tidak ada jalan yang bisa masuk," katanya.
Sepi Pengunjung karena Akses Jalan Ditutup
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Salah satu faktor yang membuat para PKL ini lebih terhimpit saat PPKM Darurat yakni karena akses masuk ke Jalan Cikapundung Barat ditutup. Mereka juga dilarang melayani makan dan minum di tempat, hanya layanan pesan antar yang diperkenankan. Belum lagi pembatasan jam operasional yang hanya sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, PKL di Cikapundung ini mengandalkan perekonomian di malam hari.Sukmayadi mengatakan, pihaknya sudah pernah menyampaikan aspirasi ke pemerintah setempat namun tak kunjung mendapat solusi. Ia ingin PKL mendapatkan ruang dan waktu untuk berdagang. Termasuk stimulan agar bisa memulai usahanya kembali."Kami perlu bantuan untuk modal agar nanti kalau ada relaksasi bagi PKL Cikapundung bisa bangkit kembali. Jangankan buat modal, mikir buat kebutuhan keluarga di rumah saja sekarang sudah bingung," ungkap Sukmayadi.
(mdk/far)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masduki tiba di ruang sidang Kusuma Admaja 4 dengan memakai kemeja putih sekitar pukul 11.25 WIB.
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaKakek ini diketahui berjualan di sekitar GBLA, Bandung.
Baca SelengkapnyaNantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya