Pemkab Bogor akan Hapus Denda Kependudukan, Begini Penjelasan Plt Bupati

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berencana menghapus kebijakan denda bagi warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Informasi tersebut disampaikan Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan pada Senin (16/5) kemarin.

Iwan menjelaskan jika peraturan soal denda memang seharusnya dihapus. Pihaknya sendiri akan fokus memperbaiki reformasi birokrasi pengurusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, termasuk di tujuh unit pelaksana teknis (UPT).

"Kami kaji lagi aturan bagaimana. Untuk denda, memang harus dihapus nanti kami revisi aturan-aturannya," terang Iwan, dilansir dari ANTARA.

Harus Dibuat Mudah

Menurut Iwan, kebijakan pelaksanaan dukcapil harus dibuat semudah mungkin. Ia pun meminta agar tidak terlalu menerapkan birokrasi karena bisa menyulitkan masyarakat.

"Ya, harus dibuat simpel. Jangan terlalu birokrasi. Kasihan masyarakat. Padahal, kami sudah siapkan UPT di wilayah untuk mempermudah masyarakat agar pelayanan makin dekat, bukan malah makin rumit," kata Iwan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan jika pihaknya siap merevisi peraturan daerah sehingga tidak ada pungutan denda di disdukcapil bagi warga yang terlambat mengurus administrasi.

"Bisa saja perda itu direvisi atau diperbaharui, kami tinggal tunggu usulan dari disdukcapil karena perda itu awalnya bukan inisiatif DPRD, melainkan usulan dari eksekutif," ujarnya.

Pungutan Denda Jadi Perhatian Pemerintah

©2022 bogorkab.go.id/ Merdeka.com

Disebutkan Usep, adanya pungutan denda di Disdukcapil Kabupaten Bogor sempat membuat kesal Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

Masalahnya, dia sudah lama meminta penghapusan regulasi mengenai denda bagi warga yang terlambat mengurus administrasi tersebut.

"Perda itu kan sebelumnya telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang, harusnya dikembalikan ke daerah agar bisa diperbaiki. Akan tetapi, kenyataannya lolos evaluasi," terang Usep.