Indonesia Corruption Watch

Sikap inskonsistensi Presiden Jokowi itu seperti memberikan potongan penjara bagi koruptor setelah Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Dia merinci, rendahnya standarisasi Dewas KPK berbanding terbalik dengan kuasa yang dimiliki mereka. Misalnya saja, syarat menjadi komisioner tidak boleh melakukan hal tercela. Namun sebagai Dewas, aturan yang melarang hanya bila mereka melanggar sebuah pidana yang diputus pengadilan.

Ketimbang menguras tenaga terhadap revisi UU KPK, Tama mengimbau agar Jokowi lebih menyoroti proses seleksi calon pimpinan KPK. Sebab, Capim KPK yang memiliki catatan 'merah' integritas tetap diloloskan ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Ade Irawan memandang dukungan tersebut menggambarkan keinginan masyarakat mencari figur di luar nama-nama mainstream dan bisa menjadi alternatif. Dia meyakini, banyak nama lain yang bisa membawa Tangsel semakin maju.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum belum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Soeharto melalui tujuh yayasan miliknya. Dia menyebut, hanya yayasan Supersemar yang kini baru diproses oleh Kejaksaan.

ICW minta KPK telusuri dugaan praktik korupsi izin pembebasan lahan. ICW menilai radar KPK bisa berjalan menelusuri jika memang ada indikasi penyalahgunaan izin pembebasan lahan tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap Setya Novanto mendapat hidayah sehingga bersedia mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Mengingat pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Rabu (13/12), Setya Novanto irit bicara.

ICW mencatat ada 12 aktivitas Pansus KPK yang tak relevan dengan tujuan awal. Menurutnya, tidak ada hubungan antara tugas pansus seperti yang disebutkan saat sidang paripurna pembentukan pansus dengan kunjungan yang diadakan ke kejaksaan, safehouse KPK maupun ke Lapas Sukamiskin.

Tradisi mengistimewakan rekanan dari elite partai yang menjabat di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum.

Derasnya penolakan membuat revisi Undang-undang KPK kini menggantung.

Hal tersebut membuat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berjalan baik.

Revisi yang akan dilakukan tak akan membawa perubahan terhadap KPK.

ICW mengkhawatirkan proses izin penyadapan KPK kepada dewan pengawas akan memperlambat penangkapan pelaku korupsi.

Jokowi dinilai melanggar program nawa cita yang dibuat jika revisi UU KPK tetap dilanjutkan.

Peran legislatif seharusnya mengawasi, tetapi malah ikut menjadi bagian dari perilaku korupsi.

Jokowi didesak segera mengeluarkan Surat Presiden.

Namun ICW tak mau mengungkap siapa tiga orang yang dinilai tidak layak tersebut.

Sewa GOR resmi hanya Rp 200 ribu, namun ditagih sebesar Rp 500-600 ribu.

Suryadharma Ali sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji oleh KPK.

Apa yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo yang notabene berasal dari Partai NasDem riskan selalu mengundang polemik.