Merdeka.com - Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) ditetapkan sebagai dalang percobaan kudeta terhadap Presiden Sukarno pada malam 30 September 1965, Komkamtib melakukan pembersihan wilayah-wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Jawa Tengah. Lantaran para tokoh PKI biasa berkumpul di wilayah ini.

Tahun 1967, pemerintah mengetahui keberadaan markas PKI di sebuah 'tempat perdukunan' yang dipimpin seorang dukun sakti bernama Mbah Suro. Dalam buku Sejarah TNI Jilid III dijelaskan, praktik perdukunan Mbah Suro sebagai sisa-sisa kegiatan PKI di Jawa Tengah.

Perdukunan ini terletak di Desa Nginggil, Kecamatan Menden, Kabupaten Blora. Ramelan menceritakan sosok Mbah Suro dalam karyanya yang berjudul Mbah Suro Nginggil-Kisah Hancurnya Petualangan Dukun Klenik Mbah Suro.

Mbah Suro alias Mulyono merupakan pria kelahiran tahun 1921. Mbah Suro merupakan pendiri dari perguruan Nginggil. Dia menjuluki diri sendiri sebagai 'Pendito Gunung Kendeng'.

Sepak Terjang Mbah Suro

Selain sebagai dukun, Mbah Suro atau Mulyono pernah berperan sebagai anggota Brigade 'Jadau' dengan pangkat sersan. Brigade Jadau adalah Brigade Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), bentukan PKI dan menjadi tulang punggung kekuatan dalam pemberontakan Madiun 1948.

Kesulitan kehidupan yang dialami oleh Mbah Suro dan keadaan masyakat di sekelilingnya telah mendorong Mbah Suro untuk menjadi Pendito Gunung Kendeng. Dengan nama Mbah Suro, dia melakukan berbagai praktik klenik dan menyebarkan ajaran 'Djawa Dwipa', meskipun tidak banyak orang yang datang berguru kepadanya.

Setelah pemberontakan G30S, para kombatan PKI mencari tempat bersembunyi. Mereka menemukan tempat Mbah Suro. Tempat ini dimanfaatkan untuk melancarkan propaganda mengenai kekeramatan Mbah Suro. Sehingga banyak rakyat yang terpengaruh.

Para anggota PKI berkumpul dan berpura-pura menjadi pengunjung Mbah Suro. Ada pula yang menjadi cantrik-cantrik. Padahal ini merupakan strategi mereka. Beberapa diantaranya berperan dalam strategi tersebut adalah Bambang Sumarjo (PKI) dan Keman (SOBSI).

Keberhasilan propaganda tersebut membuat Mbah Suro menjadi tokoh berpengaruh. Semua yang berhubungan dengan Mbah Suro 'dianggap keramat' dan semua 'perintah' wajib dituruti. Termasuk hal-hal remeh seperti pemeliharaan kucing-kucing hitam.

Berdasarkan Laporan Khusus Tentang Pertapaan Mbah Suro di Desa Nginggil Randubiatung Kabupaten Blora, diketahui bahwa setiap harinya ada sekitar 5.000 orang yang datang menemui Mbah Suro. Mereka berasal dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Kediri, Malang, Madiun, Semarang, dan Jakarta.

Jumlah pengikutnya mencapai 500.000 orang. Kepada para pengikutnya, Mbah Suro memberikan wejangan-wejangan. Terutama pada Jumat Wage, Jumat Paing, Jumat Legi.

Menyusun Kekuatan Bersenjata

Pertapaan Mbah Suro kerap dijadikan tempat berkumpulnya orang-oranag PKI. Lebih dari itu, tempat ini juga dijadikan tempat penyusunan kekuatan bersenjata. Melalui para pembantunya, yakni Suradi cs (anggota PKI), Mbah Suro menjadikan Nginggil sebagai pusat Gerakan PKI.

Sesuai dengan strategi dasar Perjuta Komunis, mereka menyusun kekuatan militer yang terdiri atas pria dan wanita. Pasukan pria diberi nama 'Banteng Wulung' dan pasukan wanita diberi nama 'Banteng Sarinah'.

Pasukan Banteng Wulung berada di bawah kepemimpinan Mbah Suro yang dibantu 2 orang cantrik, yakni Letnan Dua Bebas Tugas Suradi, dan Letnan Dua Bebas Tugas Legi. Sementara itu, pasukan Banteng Sarinan terdiri atas 30 orang.

Pasukan-pasukan tersebut dilengkapi dengan persenjataan seperti; pucuk pistol, granat tangan, dan pedang. Selain itu, mereka berseragam hitam, memakai ikat kepala hitam, di lengan diberi tanda pengenal yang berwarna merah atau pun hijau berbentuk badge 'tanda kesatuan', di dalamnya terdapat pohon beringin yang dilingkari padi dan kapas, di bahu sebelah kiri terdapat badge kesatuan dengan tulisan 'Pertapaan Gunung Kendeng'.

Ciri khas mereka, memelihara kumis, jenggot dan berambut panjang layaknya Mbah Suro. Pasukan ini juga tidak segan-segan membunuh orang yang tidak sealiran dengan mereka. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran pemerintah.

Penumpasan Gerakan Mbah Suro

Pemerintah pusat dan Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jawa Tengah sama-sama menganggap pertapaan Mbah Suro sangat berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan, disinyalir menjadi penyebab munculnya bentrokan politik dan fisik.

Maka, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Peperda Jawa Tengah mengambil keputusan dan tindakan kepada Mbah Suro dengan jalan menutup pertapaan tersebut dan melarang penerimaan tamu dari luar terutama anggota ABRI.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No. ST-PPD/00360/7/1/1966 tanggal 12 Juli 1966 dan Surat Perintah No. Prin PPD /00235/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 yang ditujukan kepada Komandan Kodim 0721/ Pepekuper Blora. Namun, perintah tersebut tidak diindahkan oleh Mbah Suro.

Pemerintah mengundang Mbah Suro untuk bermusyawarah. Langkah ini diambil untuk mencegah pertumpahan darah. Tetapi upaya itu gagal. Beberapa kali Mbah Suro mangkir dari panggilan dan beberapa utusan dari pihak pemerintah ada yang mendapat kekerasan.

Kegagalan perundingan menyebabkan Komandan Distrik Militer 072/Pepekuper mengambil tindakan lain. Yakni dengan kekuatan bersenjata. Sembari menunggu keputusan Peperda Jawa Tengah, Komandan Pepekuper melakukan blockade ekonomi dan pelarangan kunjungan.

Pada 4 Maret 1967, Peperda Jawa Tengah mengeluarkan Surat Telegram Pangdam VII/Peperda No. STR PPD/0069/3/1967 dengan maksud operasi penggerebekan sebagai peringatan terakhir, karena sebelumnya telah diberi peringatan secara baik. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan, bahkan beberapa anggota pertapaan melakukan perlawanan yang berakibat pada gugurnya anggota ABRI.

Dengan terpaksa, ABRI mengambil tindakan tegas menggunakan senjata dan Padepokan Mbah Suro pun berhasil dihancurkan pada 5 Maret 1967.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan