Dikuasainya ibu kota RI selama enam jam oleh TNI, menyebabkan militer Belanda berang dan kehilangan kendali.
Penulis: Hendi Jo
Serangan Umum TNI yang dilakukan pada 1 Maret 1949 ke Yogyakarta membuat militer Belanda menjadi kalap. Itu terbukti dengan gerakan mereka keesokan harinya terhadap penduduk Yogyakarta.
Sebagai contoh di kawasan Ngupasan, para serdadu Belanda menembak mati lima belas penduduk sipil tanpa menjalankan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu.
"Tampak sekali mereka marah dan melakukan hal-hal yang tidak terkontrol lagi," ungkap Satya Graha, jurnalis senior yang menjadi saksi peristiwa sadis di Ngupasan tersebut.
Selain melakukan operasi pembersihan di hampir pelosok kota Yogyakarta, pihak IVG (Grup Intelijen dan Keamanan) juga banyak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kaum laki-laki. Hal tersebut bisa jadi merupakan perintah langsung dari Panglima KNIL, Letnan Jenderal S.H. Spoor.
Advertisement
Begitu mendapat kabar Yogyakarta sempat dikuasai selama 6 jam oleh TNI, Spoor langsung terbang dari Jakarta ke Yogyakarta. Besoknya pada 2 Maret 1949, sang panglima mengumpulkan semua perwira utama di rumah dinas Kolonel D.R.A van Langen. Dalam diskusi terbatas itu, kendati menganggapnya biasa-biasa saja, namun Spoor memuji insiatif serangan 1 Maret 1949 tersebut.
"Dia menyebut peristiwa itu sebagai serangan yang sangat terkoordinasi secara baik dan dilakukan bersamaan dari berbagai jurusan," ungkap Basuki Suwarno dalam Hubungan Indonesia—Belanda Periode 1945—1950.
Basuki yang banyak mengambil riset untuk penulisan bukunya dari dokumen-dokumen intelijen militer Belanda itu juga mengungkapkan perintah Spoor pasca serangan itu. Dia menginginkan pasukannya agar lebih aktif lagi menjalankan kombinasi antara operasi intelijen, operasi pembersihan dan operasi teritorial.
Faktanya, di lapangan perintah itu dilakukan tidak berimbang. Alih-alih menciptakan simpati rakyat, militer Belanda malah lebih banyak menjalankan aksi-aksi penangkapan dan pembunuhan. Itu tentu saja diadakan berdasarkan informasi-informasi intel yang didapat dari mata-mata mereka yang beredar di seluruh Yogyakarta.
Hingga 30 Juni 1949, operasi pembersihan yang dilakukan militer Belanda di wilayah Yogyakarta telah menyebabkan korban 2.718 penduduk tewas, 539 hilang dan 736 luka-luka. Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah buku yang dikeluarkan Kementerian Penerangan RI, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Advertisement
Situasi itu malah menyebabkan rasa antipati masyarakat Yogyakarta semakin besar terhadap tentara pendudukan. Terlebih sejak Yogyakarta diduduki Belanda pada 19 Desember 1948, nyaris tak ada uluran kerjasama sama sekali dari mereka.
Menurut jurnalis sekaligus akademisi asal Amerika Serikat (AS) George McTurnan Kahin, sikap non kooperasi itu hampir dipastikan absolut. Ketika mewawancarai Mr. B.J. Muller, seorang pejabat Belanda urusan ekonomi di Yogayakarta, dia mendapat informasi bahwa dari sekira 400.000 penduduk Yogyakarta, hanya 6.000 orang saja yang mau bekerjasama dengan pihak Belanda.
"Bahkan dia jujur menyatakan keyakinannya bahwa orang-orang itu mau bekerja hanya karena adanya perintah dari Sultan Yogyakarta agar penduduk sipil tidak mengalami penderitaan yang terlalu berat," ungkap Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia.
Rasa antipasti rakyat Yogyakarta justru dimanfaatkan secara ciamik oleh kaum Republik. Terbalik dengan upaya militer Belanda, TNI justru menuai sukses dalam menjalan operasi teritorialnya di dalam kota Yogyakarta. Selain kerap membantu dengan menyumbangkan logistik dan obat-obatan, rakyat Yogyakarta juga merupakan 'mata-mata terbaik' dalam menginformasikan segala gerak-gerik tentara Belanda.
Tidak heran karena asupan informasi itu, TNI dan laskar bisa melakukan serangan-serangan kecil yang mengakibatkan korban besar hampir setiap waktu. Pos-pos militer Belanda di Kaliurang adalah salah satu yang menjadi sasaran favorit para gerilyawan Republik.