Menyusuri Jejak Kesederhanaan dan Kejujuran Mr Sartono 'Ketua DPR yang Anti-Korupsi'

Sabtu, 26 November 2022 07:06 Reporter : Merdeka
Menyusuri Jejak Kesederhanaan dan Kejujuran Mr Sartono 'Ketua DPR yang Anti-Korupsi' Ketua DPR Mr. Sartono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda Beyen pada 14 Juni 1954. ©2022 National Archief Netherland

Merdeka.com - Mr. Sartono atau Raden Mas Sartono dikenal sebagai sosok yang ada di tengah Bung Karno dan Bung Hatta. Namanya malang melintang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemangku Jabatan Presiden, hingga Wakil Dewan Pertimbangan Agung.

Bahkan, tidak banyak yang tahu bahwa Sartono sempat ditunjuk sebagai Perdana Menteri Kabinet Pertama oleh Presiden Sukarno. Sebelum akhirnya digantikan Sutan Syahrir. Lebih dari itu, Sartono dikenal sebagai sosok yang sangat anti-korupsi.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa keluarganya adalah keluarga tradisional yang menjunjung tinggi nilai dan norma.

2 dari 3 halaman

Sosok yang Anti-Korupsi

Dalam buku Mr. Sartono: Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia dijelaskan bagaimana Sartono dikenal sebagai sosok yang anti-korupsi. Menurut cerita dari sahabatnya yakni Siauw Giok Tjan, Mr. Sartono adalah tokoh tua yang tidak meninggalkan kekayaan yang berarti, perabot rumah tangga yang ada di rumahnya begitu sederhana.

Pujian juga datang dari Daniel S Lev, seorang Profesor dari Cornell University. Dia mengungkapkan itu dalam tulisannya bertajuk In Memoriam RM Sartono.

"His honesty is unquestionable," katanya.

Sifat sederhana dan jujur Mr Sartono juga ditemukan dalam Harian Abadi tahun 1952. Sartono merupakan salah satu dari sepuluh tokoh yang sifat kejujurannya dipercaya. Contohnya saat berhadapan dengan Kasus 'Menteri Kehakiman' Mr. Djodi Gondokusumo.

Kasus ini bermula ketika seorang anggota DPR, yakni Tan Po Goan yang mencurigai adanya korupsi di Kementerian Kehakiman di bawah Djodi Gondokusumo. Kementerian Kehakiman sendiri membawahi Jawatan Imigrasi yang memegang wewenang untuk memberikan visa kepada warga asing.

Diketahui bahwa Tan Po Goan mendapat laporan dari Tjong Hoen Nie, seorang warga asing yang diusir oleh pihak imigrasi karena visanya sudah habis. Sementara itu, terdapat salah seorang warga asing juga yang bernama Bong Kim Tjong mendapat perpanjangan visa sedang Tjong Hoen Nie ditolak.

Setelah diteliti, Bong Kim Tjong ternyata menyuap petugas imigrasi dengan uang Rp6.000 untuk mendapatkan dokumen terkait permohonan perpanjangan visa yang ditandatangani lengkap oleh Mr. Djodi Gondokusumo. Bahkan, dalam berkas itu terlampir kuitansi uang sebesar Rp20.000 sebagai sumbangan untuk Partai Rakyat Nasional milik Djodi Gondokusumo.

Berkas-berkas tersebut dibawa oleh Tan Po Goan ke hadapan Sartono selaku Ketua Parlemen. Namun, Sartono menyarankan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung ketimbang Sidang Parlemen. Sartono juga berjanji untuk membantu menyampaikan permasalahan tersebut kepada Jaksa Agung Suprapto yang merupakan sahabat dekatnya.

Kebetulan sekali, pada 7 Agustus 1955 Sartono menghadiri Kongres Persatuan Jaksa dan bertemu dengan Suprapto. Lima hari setelahnya, Djodi Gondokusumo yang baru saja melepaskan jabatannya mengajukan permohonan grasi. Setelah menjalani hukuman enam bulan, Mantan Menteri tersebut dibebaskan karena permohonan grasinya diterima oleh Presiden Sukarno. Tindakan presiden tersebut menuai kritik dari Sartono termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta.

3 dari 3 halaman

Mendukung UU Pemberantasan Korupsi

Salah satu cita-cita Sartono sejak zaman perjuangan kemerdekaan adalah mengembangkan pengusaha kecil dan memerangi lintah darat. Hal ini menjadi kenyataan melalui kehadiran Bank Umum Nasional. Meskipun demikian, bank itu tidak bebas dari kritik. Beberapa pihak mensinyalir bank tersebut mendapat perlakuan istimewa, contohnya mengelola dana-dana pemerintah.

Selain itu, PNI juga mendapat kecaman karena dugaan pemberian lisensi impor tidak wajar yang dilakukan pejabat PNI. Merebaknya korupsi disikapi Kabinet Burhanudin Harahap dengan segera membuat Undang-Undang Pemberantasan yang lebih efektif.

Hal ini juga mendapat persetujuan dari Sartono dan parlemen. Namun, sewaktu RUU ini diajukan kepada Presiden Sukarno, Bung Besar menolak menandatanganinya dengan alasan yang kurang jelas.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan

[noe]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini