Menyusuri Jejak Kesederhanaan dan Kejujuran Mr Sartono 'Ketua DPR yang Anti-Korupsi'
Merdeka.com - Mr. Sartono atau Raden Mas Sartono dikenal sebagai sosok yang ada di tengah Bung Karno dan Bung Hatta. Namanya malang melintang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemangku Jabatan Presiden, hingga Wakil Dewan Pertimbangan Agung.
Bahkan, tidak banyak yang tahu bahwa Sartono sempat ditunjuk sebagai Perdana Menteri Kabinet Pertama oleh Presiden Sukarno. Sebelum akhirnya digantikan Sutan Syahrir. Lebih dari itu, Sartono dikenal sebagai sosok yang sangat anti-korupsi.
Hal ini didukung dengan fakta bahwa keluarganya adalah keluarga tradisional yang menjunjung tinggi nilai dan norma.
Sosok yang Anti-Korupsi
Dalam buku Mr. Sartono: Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia dijelaskan bagaimana Sartono dikenal sebagai sosok yang anti-korupsi. Menurut cerita dari sahabatnya yakni Siauw Giok Tjan, Mr. Sartono adalah tokoh tua yang tidak meninggalkan kekayaan yang berarti, perabot rumah tangga yang ada di rumahnya begitu sederhana.
Pujian juga datang dari Daniel S Lev, seorang Profesor dari Cornell University. Dia mengungkapkan itu dalam tulisannya bertajuk In Memoriam RM Sartono.
"His honesty is unquestionable," katanya.
Sifat sederhana dan jujur Mr Sartono juga ditemukan dalam Harian Abadi tahun 1952. Sartono merupakan salah satu dari sepuluh tokoh yang sifat kejujurannya dipercaya. Contohnya saat berhadapan dengan Kasus 'Menteri Kehakiman' Mr. Djodi Gondokusumo.
Kasus ini bermula ketika seorang anggota DPR, yakni Tan Po Goan yang mencurigai adanya korupsi di Kementerian Kehakiman di bawah Djodi Gondokusumo. Kementerian Kehakiman sendiri membawahi Jawatan Imigrasi yang memegang wewenang untuk memberikan visa kepada warga asing.
Diketahui bahwa Tan Po Goan mendapat laporan dari Tjong Hoen Nie, seorang warga asing yang diusir oleh pihak imigrasi karena visanya sudah habis. Sementara itu, terdapat salah seorang warga asing juga yang bernama Bong Kim Tjong mendapat perpanjangan visa sedang Tjong Hoen Nie ditolak.
Setelah diteliti, Bong Kim Tjong ternyata menyuap petugas imigrasi dengan uang Rp6.000 untuk mendapatkan dokumen terkait permohonan perpanjangan visa yang ditandatangani lengkap oleh Mr. Djodi Gondokusumo. Bahkan, dalam berkas itu terlampir kuitansi uang sebesar Rp20.000 sebagai sumbangan untuk Partai Rakyat Nasional milik Djodi Gondokusumo.
Berkas-berkas tersebut dibawa oleh Tan Po Goan ke hadapan Sartono selaku Ketua Parlemen. Namun, Sartono menyarankan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung ketimbang Sidang Parlemen. Sartono juga berjanji untuk membantu menyampaikan permasalahan tersebut kepada Jaksa Agung Suprapto yang merupakan sahabat dekatnya.
Kebetulan sekali, pada 7 Agustus 1955 Sartono menghadiri Kongres Persatuan Jaksa dan bertemu dengan Suprapto. Lima hari setelahnya, Djodi Gondokusumo yang baru saja melepaskan jabatannya mengajukan permohonan grasi. Setelah menjalani hukuman enam bulan, Mantan Menteri tersebut dibebaskan karena permohonan grasinya diterima oleh Presiden Sukarno. Tindakan presiden tersebut menuai kritik dari Sartono termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Mendukung UU Pemberantasan Korupsi
Salah satu cita-cita Sartono sejak zaman perjuangan kemerdekaan adalah mengembangkan pengusaha kecil dan memerangi lintah darat. Hal ini menjadi kenyataan melalui kehadiran Bank Umum Nasional. Meskipun demikian, bank itu tidak bebas dari kritik. Beberapa pihak mensinyalir bank tersebut mendapat perlakuan istimewa, contohnya mengelola dana-dana pemerintah.
Selain itu, PNI juga mendapat kecaman karena dugaan pemberian lisensi impor tidak wajar yang dilakukan pejabat PNI. Merebaknya korupsi disikapi Kabinet Burhanudin Harahap dengan segera membuat Undang-Undang Pemberantasan yang lebih efektif.
Hal ini juga mendapat persetujuan dari Sartono dan parlemen. Namun, sewaktu RUU ini diajukan kepada Presiden Sukarno, Bung Besar menolak menandatanganinya dengan alasan yang kurang jelas.
Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaPesan Mendagri ke Kepala Daerah: Optimalkan Peran Relawan Agar Masyarakat Aman dari Bahaya Kebakaran
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'
Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto: Saya Kok Banyak Setuju dengan Pak Ganjar
Argumen kedua Ganjar yang didukung Prabowo adalah soal menata peran institusi pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Prabowo Mendapat Julukan Sahabat Santri Indonesia
Prabowo menyatakan bahwa julukan ini merupakan suatu kehormatan baginya.
Baca SelengkapnyaKomisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya