Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan KPK, Jakarta, Senin (15/6).
PPP
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan KPK, Jakarta, Senin (15/6).
Dalam keterangannya, dia berbicara soal permintaan penangguhan penahanan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) kepada KPK.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengangkat telepon usai melakukan pertemuan dengan KPK.
Djan Faridz terlihat didampingi pria bersorban saat keluar dari Gedung KPK.
Djan Faridz beralasan permintaan penangguhan penahanan itu lantaran partai yang dipimpinnya membutuhkan peran dari SDA.
Djan Faridz saat akan meninggalkan KPK usai meminta penangguhan penahanan kepada mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA).
Konflik internal PPP memasuki babak baru. Dua orang petinggi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen dan KTA.
Baca SelengkapnyaTaj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.
Baca SelengkapnyaDengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Baca Selengkapnya
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.
Baca SelengkapnyaBank-bank pelat merah itu mengumpulkan uang rakyat, mulai tabungan emak-emak yang berdagang bakso dan hingga anggota DPR.
Baca SelengkapnyaMardiono mengatakan PPP akan terus memberikan dukungan dalam hal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro terhadap rakyat.
Baca SelengkapnyaMardiono menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP tidak hanya sekadar menjadi agenda seremonial.
Baca SelengkapnyaDalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW PPP Jawa Tengah mengatakan mereka siap mengalahkan partai gajah di Pemilu 2029.
Baca SelengkapnyaDari data yang ada jumlah pemilih 2029 nanti, sekitar 60 sampai 70 persen adalah generasi Z dan generasi milenial.
Baca SelengkapnyaTerkait sanksi pemecatan bila Masruhan terbukti melakukan penggelapan dana pribadi merupakan langkah terakhir. Bahkan kasus ini merupakan ranah privasi partai.
Baca SelengkapnyaDia menyebut bahwa sementara ini partainya mematuhi peraturan hukum yang berlaku khususnya proses penyelidikan yang dilakukan Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKetua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kedamaian selama proses Muswil.
Baca Selengkapnya