Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pandangan politiknya dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Dalam kesempatan tersebut AHY menyampaikan pandangannya terkait isu-isu terkini, mulai dari cawapres, Pemilu 2024, hingga mengkritisi penerbitan Perppu Cipta Kerja.

AHY mengaku tidak ambil pusing dengan ancaman NasDem yang akan membubarkan koalisi bila salah satu partai, baik Demokrat dan PKS mensyaratkan kadernya sebagai pendamping Anies. Sebab, menurut AHY, Demokrat adalah inisiator dari koalisi perubahan jauh sebelum ada wacana apapun, termasuk sosok capres dan cawapres.

AHY kemudian menjawab, bagaimana jika calon wakil presiden yang menjadi pasangan Anies Baswedan bukan dirinya. Menurut dia, semua masih bisa didiskusikan dengan ruang dialog yang terbuka lebar.

"Tidak boleh berdasarkan like, nggak boleh asal suka atau tidak suka. Kami ingin membangun komunikasi politik yang rasional, objektif, aktual dan faktual dengan mendengar dan jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi," kata AHY.

Dalam pidatonya, AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak setuju jika Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Menurut AHY, kebijakan ini membuat masyarakat Indonesia tidak lagi bisa memilih wakil rakyat secara langsung, seolah beli kucing dalam karung.

"Bukankah ini yang sudah kita terus perjuangkan di masa reformasi agar masyarakat benar-benar bisa menggunakan haknya untuk memilih orang dan wakil rakyat yang dianggap terbaik bisa membawa aspirasi diri dan kelompoknya," katanya.

Di kesempatan ini AHY juga menolak keras Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, beleid itu muncul dalam situasi yang tidak seharusnya dan harus ditolak.

AHY menilai, saat ini tidak ada situasi sangat memaksa agar revisi peraturan ini harus segera diterbitkan. Oleh sebab itu, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih terkait Perppu tersebut.

AHY memastikan, Perppu Ciptaker berdampak pada kondisi sosial-politik, lingkungan dan ekonomi masyarakat kita. Dia mendorong agar pemerintah dapat menempatkan kepentingan rakyat, termasuk para buruh dan pekerja, di atas kepentingan golongan. "Jadi wajar jika banyak elemen masyarakat sipil yang juga tidak setuju, menilai langkah ini sebagai pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi," tutup AHY.