KPK
KPK saat menunjukkan barang bukti uang senilai Rp 470 juta yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap untuk pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6).
Terkat barang bukti tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokereto.
Keempat orang tersebut yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto.
KPK saat menggelar rilis barang bukti suap uang Rp 470 juta terkait suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6).
Penyidik dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat membuka barang bukti uang yang dibungkus dalam kantong plastik saat rilis di Gedung KPK, Sabtu (17/6).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan penjelasan terkait OTT kepada empat pejabat tersebut saat rilis barang bukti di Gedung KPK, Sabtu (17/6).
Polisi menjelaskan dugaan awal kematian FA adalah akibat overdosis karena mengkonsumsi zat adiktif jenis inex dan sabu yang diberikan oleh kedua pelaku
Bersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.
Setelah berhubungan badan, RM menagih uang tambahan sebesar Rp100.000 karena menilai pelayanan yang ia berikan memuaskan
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diketahui berjenis kelamin perempuan
Donny melanjutkan bahwa salah satu pelaku, RS, adalah seorang residivis kasus yang sama dan baru bebas dari penjara pada Februari 2024.
Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi ditutup pada Jumat, 31 Maret 2023
Ghufron mengatakan laporan itu adalah pemenuhan kewajibannya sebagai insan KPK sesuai Peraturan Dewas KPK
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan dirinya memang benar dilaporkan ke Dewas KPK.
Keputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Menurut Rosan, program makan siang gratis ini dapat dirasakan asas manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Sidoarjo Hattrick, Tiga Bupatinya Berturut-Turut Tersandung Kasus Korupsi
Follow