Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

BPJS Ketenagakerjaan

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kanan) dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjamin dana pekerja yang terkena PHK, kecelakaan kerja, dan mengundurkan diri bisa dicarikan mulai 1 September mendatang.

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8).

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8).

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8).

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8).

Menteri Hanif jamin JHT BPJS bisa cair dalam 1 bulan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan keterangan terkait revisi UU BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (20/8).

Seskab dan Menaker Bahas Penambahan Kuota Magang Nasional 2026-2027 untuk Perkuat SDM
Seskab dan Menaker Bahas Penambahan Kuota Magang Nasional 2026-2027 untuk Perkuat SDM

Sekretaris Kabinet dan Menteri Ketenagakerjaan berdiskusi mengenai rencana strategis penambahan Kuota Magang Nasional periode 2026-2027, menyusul antusiasme tinggi pada program sebelumnya dan komitmen pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Baca Selengkapnya
Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejati Banten dalam Kerja Sama Hukum Perdata
Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejati Banten dalam Kerja Sama Hukum Perdata

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

Baca Selengkapnya
Pemkab Rejang Lebong Biayai BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan, Dorong Universal Coverage
Pemkab Rejang Lebong Biayai BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan, Dorong Universal Coverage

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.

Baca Selengkapnya
Pemkot Palu Gelontorkan Rp3 Miliar untuk Perlindungan Pekerja Rentan Palu Melalui Jamsostek
Pemkot Palu Gelontorkan Rp3 Miliar untuk Perlindungan Pekerja Rentan Palu Melalui Jamsostek

Pemerintah Kota Palu mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan Palu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menargetkan 30 ribu lebih pekerja untuk tahun 2026.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Iuran Jaminan Pekerja Miskin dari Investasi BPJS Ketenagakerjaan
DPR Usul Iuran Jaminan Pekerja Miskin dari Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Baca Selengkapnya
Menaker Tegaskan WFH Tak Wajib untuk Swasta, Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi
Menaker Tegaskan WFH Tak Wajib untuk Swasta, Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah, kata dia, mengambil langkah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas usaha dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Aceh Barat Wajibkan Perusahaan Bayar Denda Keterlambatan THR 5 Persen
Pemerintah Aceh Barat Wajibkan Perusahaan Bayar Denda Keterlambatan THR 5 Persen

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Serap Aspirasi Penghuni Griya Pekerja di Batam, Perkuat Komitmen Hunian Layak
BPJS Ketenagakerjaan Serap Aspirasi Penghuni Griya Pekerja di Batam, Perkuat Komitmen Hunian Layak

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Sasar Ekosistem Desa, Perluas Perlindungan Pekerja Informal
BPJS Ketenagakerjaan Sasar Ekosistem Desa, Perluas Perlindungan Pekerja Informal

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Biaya Perawatan Atlet Silat Korban Kecelakaan Kerja
BPJS Ketenagakerjaan Jamin Biaya Perawatan Atlet Silat Korban Kecelakaan Kerja

BPJS Ketenagakerjaan hadir menjamin seluruh biaya perawatan atlet pencak silat Affandi Naufal yang mengalami kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan bagi pekerja dan atlet.

Baca Selengkapnya
Pemkab Sleman Genjot Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Target Capaian Terus Meningkat
Pemkab Sleman Genjot Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Target Capaian Terus Meningkat

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.

Baca Selengkapnya