Menurut Frits, klarifikasi dari pihak yang mengalami langsung peristiwa tersebut menjadi hal penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan kehadiran negara di Papua diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan.

Polemik mengenai penetapan hak voters menjelang Munas HIPMI dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah suara yang dimiliki masing-masing daerah.

Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas akademik, tetapi juga mencakup penguatan karakter, kepemimpinan.

Pemerintah Kota Jayapura memperkuat Tata Kelola Wisata Jayapura berbasis masyarakat lokal. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya setempat.

Program diskon tambah daya PLN di Tanah Papua berhasil melampaui target, menarik lebih dari seribu pelanggan untuk meningkatkan kapasitas listrik mereka.

Dia khawatir film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

Sebaliknya, mereka berharap pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di masa mendatang.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Insiden tragis ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan. Simak detail lengkap mengenai Bom PD II Biak dan upaya penanganan pasca kejadian.

Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan tidak melibatkan pihak-pihak yang disebut dalam berbagai narasi di media sosial.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.