Faisal Basri

Faisal menuturkan penyesuaian harga merupakan fenomena global karena hampir semua negara termasuk produsen besar minyak, seperti Arab Saudi telah menaikkan harga BBM. Menurutnya, harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak Arab Saudi.

Ekonom senior Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika tingkat inflasi tinggi akibat lonjakan harga pangan akan membuat angka kemiskinan meningkat di Indonesia. Dia memproyeksikan prosentase jumlah orang miskin akan bertambah menjadi dua angka.

Ekonom Faisal Basri mengkritisi kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri, atau domestic market obligation (DMO). Apabila tidak memenuhi kewajiban DMO, maka pengusaha tambang akan kembali dilarang ekspor batubara.

Ekonom Senior Faisal Basri menanggapi lonjakan posisi cadangan devisa negara pada akhir Agustus 2021 sebesar USD 144,8 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar USD 137,3 miliar.

Bukan satu dua kali pemerintah menaikkan harga rokok per bungkus. Namun zat aditif yang dikandung menjadi candu bagi masyarakat. Sehingga untuk kelompok tertentu, mereka akan tetap membeli rokok sekalipun harganya naik.

Bagi masyarakat kalangan bawah, membeli rokok dianggap lebih penting ketimbang membelanjakan uangnya untuk membeli telur, ayam ras atau makanan bergizi lainnya.

Sepanjang tahun 2020 penerimaan pajak rata-rata mengalami penurunan karena pandemi, seperti PPh non migas, PPN hingga PPnBM. Namun hanya penerimaan negara dari cukai yang tumbuh, khususnya cukai rokok.

Faisal menilai kebijakan cukai rokok bukan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Sebaliknya pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain ketimbang mengandalkan hasil cukai rokok.

Ekonom Faisal Basri mengatakan dalam perdagangan besar, antar negara ASEAN dan ASEAN-China sepakat tidak mencantumkan rokok sebagai item perdagangan bebas. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi di Indonesia, impor rokok dari China tidak dikenakan bea masuk.

"BPN itu tidak boleh diisi oleh figur politik, tidak bisa diisi oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik, karena ini harus betul-betul terbebas dari kepentingan partai tertentu," kata Faisal Basri.

Menurutnya, orang yang tepat untuk memimpin BPN adalah yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang pangan.

Versi final Perpres No 66 Tahun 2021 tentang BPN sudah jauh berbeda dengan gagasan awal pembentukan BPN. Sebab, dalam proses pembuatannya terjadi berbagai perubahan di kementerian terkait.

Faisal menyatakan, pemerintah harus mau membayar pelonggaran PPKM itu dengan merebaknya angka positif Covid-19 di akhir Juni 2021, yang pada akhirnya membuat pemerintah kembali memperketat pembatasan dengan kebijakan PPKM darurat.

"BKPM itu cuman urus 15 persen dari total investasi. Ini disadari atau tidak oleh kita bersama. Jadi sehebat-hebatnya pak Bahlil, 15 persen," kata Faisal Basri.

Faisal sengaja membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 karena tahun lalu hampir semua negara di dunia mengalami kontraksi pada triwulan kedua. Termasuk Indonesia yang mengalami kontraksi -5,39 persen.

Menurut Erick Thohir, Penyertaan Modal Negara (PMN) memang akan menjadi bahan evaluasi untuk BUMN ke depannya.

Dari berbagai masalah yang disampaikan Faisal, kesejahteraan buruh dan pelindungan terhadap lingkungan dari ancaman kerusakan jadi isu yang banyak dibahas dalam sidang.

Dia menyarankan agar Indonesia menjadi bagian dari global supply chain dengan memilih komponen yang dapat memberikan nilai tambah paling tinggi.

Oleh karena itu, dia sedari awal tidak setuju akan kebijakan impor beras di tahun ini. Menyusul adanya sejumlah tren perbaikan dari kinerja maupun infrastruktur penunjang pertanian dalam negeri.

Faisal Basri mengungkapkan, turunnya konsumsi beras nasional sendiri diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, kesuksesan pemerintah menerapkan program diversifikasi pangan beras.