Faisal Basri

Ekonom Senior Faisal Basri mengusulkan satu nama yang dianggapnya cocok menjadi salah satu menteri strategis di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) pada 5 tahun mendatang, yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Rini Soemarno selama 5 tahun terakhir terbilang bobrok. Sebab, merajalelanya tindak korupsi di tubuh BUMN hingga konsep pembentukan holding yang digalakkan pemerintah saat ini tidak efektif.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merupakan tiga sosok yang secara kinerja buruk dalam bantu penerimaan pajak.

Ekonom Senior, Faisal Basri, mengkritisi penerimaan pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dia lantas mempertanyakan kinerja kepemimpinan kabinet Jokowi di tiga kementerian yang vital dalam penerimaan pajak. Dia mengatakan, pajak memang merupakan sebuah instrumen strategis.

Ekonom senior, Faisal Basri, menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti sopir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimis proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik komposisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dari lima orang anggota terpilih, empat di antaranya merupakan politisi. Hal tersebut berpotensi menghambat upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan BPK bersama para stakeholder lainnya.

Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan, dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia jika KPK menjadi lemah, salah satunya dalam hal anggaran negara (APBN).

Ekonom Faisal Basri mengungkapkan jika Perppu KPK tidak diterbitkan maka perekonomian RI akan terganggu. Tidak hanya ekonomi, namun kondisi Indonesia secara umum akan mengalami kemunduran.

Ekonom Faisal Basri mengungkapkan selama ini ada praktik korupsi yang luput dari perhatian publik, yaitu korupsi melalui salah satu bank milik negara. Namun sayangnya dia enggan menyebutkan nama bank BUMN tersebut.

Fasial menegaskan justru keberadaan KPK menjadi salah satu pendorong confidence atau kepercayaan para investor. Sebab dapat meminimalisir praktik korupsi dalam proses investasi misal dalam perizinan.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengomentari rencana pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sektor industri di Jawa. Wacana tersebut muncul sebagai respons atas permintaan para pelaku industri.

"Saya agak takut Jokowi salah diagnosis. Investasi tidak kecil, tapi kok hasilnya kecil. Berarti kita membangunnya tidak efisien," dia menambahkan."

Faisal Basri menyebut, sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia adalah pengelolaan plastik. Jika plastik dapat dikelola dengan baik, maka tidak akan timbul masalah yang berkaitan dengan penggunaan plastik di Indonesia.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman mengatakan, digabungnya dua kementerian tersebut akan berdampak positif bagi dunia usaha. Salah satunya terkait sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan.

Faisal Basri mengaku cemas bahwa setiap kebijakan yang diarahkan untuk mendorong investasi, didasarkan pada pemikiran dan diagnosa masalah yang tidak tepat.

Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa kolaborasi antara BUMN dan Swasta sangat diperlukan. Menurut dia, pelibatan swasta dalam proyek pemerintah akan memberikan keuntungan bagi perekonomian.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai langkah pemerintah mengancam untuk melarang (boikot) produk Uni Eropa (UE) sebagai perlawanan atas diskriminasi kelapa sawit, kurang tepat. Seharusnya, pemerintah melakukan introspeksi kenapa UE bisa sampai mendiskriminasi produk kelapa sawit.

Ekonom Senior, Faisal Basri, mengakui infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara lain dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, dia menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara.

Ekonom Faisal Basri menyebutkan orientasi ekspor Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Indonesia menurutnya tidak lagi menjadi negara pengekspor barang, melainkan jasa. Hal itu tentu saja harus dimanfaatkan dan dijadikan peluang oleh pemerintah untuk mengejar target ekspor.