Fahri Hamzah

Fahri mengungkapkan, jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres hingga pelantikan Presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Fahri mengatakan, mestinya masa kampanye harus berjalan panjang supaya para kandidat sering berdebat. Sebab, demokrasi adalah soal adu pikiran.

Fahri menjelaskan, tak ada koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial. Kata dia, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Saya mengusulkan agar kita 'memotong jarak' antara kita dan Papua secara komprehensif, fisik dan nonfisik," kata Fahri dalam webinar Moya Institute yang bertajuk ‘Teror Menyergap Papua’ dikutip dari Antara, Jumat (22/4).

Fahri mengingatkan, yang dilakukan terhadap Ibu Kota Negara baru bernama Nusantara, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun 'wajah' negara, yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim di dunia. Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengatakan jumlah anggota partai terus bertambah. Untuk saat ini, jumlah anggota sudah lebih setengah juta yang tersebar di daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia membutuhkan ‘prosesi’ untuk memperkuat rasa nasionalisme. Salah satu wujud dari prosesi adalah peringatan berbagai momentum sejarah bangsa.

Fahri bahkan bercerita, Presiden Joko Widodo mengeluhkan bahwa partai oposisi saat ini lemah.

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah mengkritik partai politik oposisi di parlemen saat ini. Dia bahkan mengungkap keluhan Presiden Jokowi yang menganggap oposisi lemah dan tak mengawasi kinerja menterinya.

"Kritik yang disampaikan Bang Fahri Hamzah juga bisa dimaknai secara tersirat adanya kerinduan ketika kehidupan demokrasi kita terjaga dan berkualitas seperti pada Pemerintahan SBY,"

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah mengkritik partai politik oposisi di parlemen saat ini. Dia bahkan menilai, oposisi sekarang ‘memble’ alias tidak mampu bersuara lantang.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak tertarik dengan posisi juru bicara Jokowi. Fahri mengaku sedang pensiun hingga bertarung kembali di Pemilu 2024.

Fahri mengatakan, selama ini juru bicara Presiden tidak punya akses ke rapat kabinet. Seharusnya, juru bicara Presiden itu setingkat menteri seperti di Amerika Serikat.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah belum mau membocorkan jagoannya dalam Pemilu 2024. Menurut dia, saat ini Gelora tengah fokus pada pertarungan pemilu legislatif 2024.

Fahri berprinsip, tolok ukur kinerja penegak hukum dengan seberapa besar lembaga tersebut bisa mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Bahkan, dia menyindir penegak hukum jangan banyak bergaya saja.

Sebagian besar kasus yang ditangani Kejaksaan Agung, dicatat ICW merupakan kasus baru yaitu sebanyak 222 kasus, selanjutnya pengembangan kasus sebanyak (34 kasus) dan OTT sebanyak 3 kasus.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap, Presiden Joko Widodo dan anggota DPR RI merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dia menilai praktik-praktik pembiayaan politik yang mahal selama ini tidak mencerdaskan masyarakat dan hanya menyuburkan prilaku korupsi, sehingga muncul istilah 'Serangan Fajar' dan 'Wani Piro?'.

"Saya ingin mengatakan, kita berterimakasih kepada generasinya Pak Harto. Karena kita punya kritik kepada Orde Baru sebesar apapun, tetapi organisasi negara itu dibikin lengkap dan sempurna pada zaman kepemimpinan generasinya Pak Harto," ungkapnya.