Fahri Hamzah

Insiden Pangdam Jaya memberikan perintah agar mencopot baliho ketua FPI Rizieq Shihab memang sempat menghebohkan berbagai kalangan publik.

Fahri tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyebutkan 75,6 persen responden setuju dengan reshuffle atau pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

Seharusnya Jokowi menggunakan periode kedua masa kepemimpinannya untuk menggalang persatuan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Sayangnya dalam pandangan dia tidak ada inisiatif dari Menko yang bersangkutan untuk menangani pandemi Covid-19. Bahkan Menteri yang berada di bawah koordinasinya kelabakan menghadapi pandemi.

Dan ketiga, masih kata dia, ada di sektor penasehat. Di mana, dipandangnya penasehat ini adalah sosok Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jarang diajak berkomunikasi.

Petisi itu diminta membebaskan lantaran Siti dianggap bisa membantu mengatasi wabah Covid-19.

Beredar video politikus Fadli Zon dan Fahri Hamzah sedang bermain ayunan. Mengenang masa-masa kecil, keduanya terlihat sangat menikmati momen tersebut.

"Karena rupanya basis-basis bantuan itu juga termasuk diberikan kepada tentara GAM pada waktu itu yang masih sangat curiga dengan perubahan dan reformasi yang terjadi di Indonesia," tambah Fahri Hamzah.

Soal nama-nama, dia mengaku, tak mengetahui sama sekali. Sebab partai tak memberikan masukan terkait nama-nama yang akan menjadi Dewas KPK ke depannya.

Fahri Nilai Dewan Pengawas KPK Lebih Penting daripada Hukuman Mati Koruptor. Ia meminta para pembisik atau orang kepercayaan Jokowi untuk mengubah rencana pemberantasan korupsi.

Kelahiran Partai Gelora langsung mendapat cibiran Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring. Dia menuding Partai Gelora melakukan pembajakan terhadap kader PKS.

Wakil Ketua MPR itu menyebut tanpa adanya prestasi dan kapasitas, tidak mungkin akan menjadi staf Jokowi.

Soal Stafsus Jokowi Milenial, Fahri Harap Bukan Sekadar Pajangan.

Menurut Fahri, Ahok sudah menjalankan hukuman pidana atas kasus penistaan agama. Oleh karena itu ia memiliki hak yang sama atas hukum.

Perseteruan Fahri Hamzah dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung selesai. Sampai saat ini pihak Fahri masih terus menagih uang ganti rugi immaterial Rp 30 miliar yang harus dibayarkan lima petinggi PKS.

Dia mengaku juga tidak mempersoalkan sejumlah kadernya yang memilih bergabung dengan Partai Gelora. Menurut dia, itu merupakan hak setiap warga negara.

Perseteruan antara Fahri Hamzah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terus berlanjut. Pihak Fahri masih terus menagih uang ganti rugi immaterial Rp30 miliar yang harus dibayarkan lima petinggi PKS.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengingatkan, kader PKS yang ingin gabung Partai Gelora, keluar dari partai. Dia tidak ingin ada kader PKS yang main 'dua kaki'.

Mardani menegaskan, partainya tetap fokus melakukan kaderisasi serta membangun partai yang solid. PKS, katanya, enggan memusingkan kader yang berpindah haluan.