UU Keamanan Nasional, Saat China Ingin Menjauhkan Hong Kong dari Pengaruh Barat

Merdeka.com - Sebagian besar aparat keamanan China bekerja dalam bayang-bayang di saat pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, memperluas tugas mereka selama beberapa tahun terakhir menjadi benteng melawan ancaman terhadap kekuasaan partai, ketertiban umum dan persatuan nasional.

Di bawah UU keamanan nasional yang mulai berlaku belum lama ini, China akan secara terbuka menempatkan pejabat keamanan di Hong Kong untuk menundukkan oposisi terhadap aturan partai. UU memberi kewenangan kepada agen-agen ini untuk menyelidiki kasus, mengumpulkan informasi intelijen, dan membantu mengawasi penegakan aturan di sekolah, kantor berita dan organisasi sosial. Sampai sekarang, agen-agen China beroperasi secara diam-diam di Hong Kong.

"Ketika saya diculik ke China, itu dilakukan secara rahasia. Sekarang itu bisa dilakukan secara terbuka," kata Lam Wing-kee, seorang pemilik toko buku Hong Kong yang diculik pada 2015 dan dibawa ke China daratan, dilansir The New York Times, Rabu (8/7).

Dia mengisahkan, petugas keamanan menempatkannya di sel isolasi selama lima bulan dan menginterogasinya tentang penerbitan buku-buku yang berisi rumor tentang Xi Jinping dan para pemimpin partai lainnya.

"Sekarang badan-badan keamanan nasional China memiliki perlindungan resmi di Hong Kong, pada dasarnya Hong Kong tidak akan berbeda dengan bagian manapun dari China," jelas Lam, yang sekarang tinggal di Taiwan.

Perkuat Cengkeraman Partai Komunis

UU baru itu menuai kritik karena memperkenalkan kejahatan yang didefinisikan secara ambigu seperti separatisme dan kolusi yang dapat digunakan untuk meredam kebebasan bersuara atau unjuk rasa. Pada Rabu 1 Juli lalu, hari pertama UU diberlakukan, polisi Hong Kong menangkap sebagian besar demonstran yang melakukan aksi damai atas perilaku yang dianggap menantang kekuasaan China atas wilayah tersebut.

Tetapi UU itu juga memperluas cakupan pengamanan China ke Hong Kong, di mana akan beroperasi di luar pengawasan hukum dan pengadilan setempat. Bagi Xi Jinping, Hong Kong merupakan langkah logis berikutnya untuk memperluas cengkeraman Partai Komunis di tengah masyarakat.

Beberapa pakar mengatakan, sejak berkuasa pada 2012, Xi melakukan pengawasan ketat yang memadamkan perbedaan pendapat politik, unjuk rasa buruh, aktivis mahasiswa, dan kerusuhan etnis di Tibet dan Xinjiang.

"Ada banyak persamaan antara apa yang China miliki di dalam negeri dan apa yang mereka berikan pada Hong Kong," jelas Ryan Hass dari Brookings Institution.

Saat Hass menjabat direktur untuk China di Dewan Keamanan Nasional AS dari 2013 hingga 2017, ia kerap berurusan dengan anggota aparatur keamanan nasional China.

"Mereka seperti awan yang menggantung di atas masyarakat," kata Hass. "Mereka dapat memutuskan kapan matahari boleh bersinar, dan mereka dapat memutuskan kapan harus menghalanginya."

China Takut Hong Kong Terpengaruh Barat

Para pemimpin Partai Komunis melihat Hong Kong, bekas jajahan Inggris, sebagai kantong berbahaya pengaruh Barat, sentimen anti-partai dan separatis pengkhianat di ujung China selatan. Setelah Inggris menyerahkan Hong Kong pada China pada tahun 1997, Hong Kong mempertahankan sistem hukum dan kebebasan sipilnya sendiri.

Para pemimpin China semakin khawatir dan frustrasi tahun lalu ketika demonstrasi pro-demokrasi menggempur Hong Kong selama berbulan-bulan, yang beberapa kali berujung bentrokan.

"Hong Kong dianggap sebagai mata rantai yang rentan dalam keamanan internal seluruh China," Direktur Program China di Stimson Center, Yun Sun, yang telah mempelajari sistem keamanan nasional China.

"Ketika warga Hong Kong demo di jalan, langsung memperburuk reputasi Beijing karena orang-orang ini mempertanyakan rezim otoriter China."

Pertemuan tahunan Partai Komunis pada Oktober lalu mengajukan proposal untuk menciptakan sistem keamanan nasional untuk wilayah ini, membuat orang luar bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Xi. Setelah UU berlaku, China menunjuk penasihat keamanan nasional untuk pemimpin Hong Kong Carrie Lam, yaitu Luo Huining, kepala kantor yang mewakili Beijing di Hong Kong.

Beijing akan mendirikan kantor keamanan sendiri di wilayah itu, yang stafnya berasal dari China daratan. Kantor itu akan dipimpin oleh Zheng Yanxiong, seorang pejabat senior Partai Komunis dari Provinsi Guangdong, kata pemerintah pada Jumat.

"Mereka akan memiliki efek mengintimidasi kegiatan LSM dan kelompok sosial lainnya," ujar Willy Wo-Lap Lam, seorang sarjana politik China di Universitas China Hong Kong.

Namun Beijing membantah keras setiap kritik, meminta warga Hong Kong untuk membiasakan diri dengan kebijakan itu.

UU baru juga memungkinkan pihak berwenang untuk menuntut orang-orang atas pelanggaran politik yang dilakukan di luar negeri, memperbesar kemungkinan para migran dari wilayah yang tinggal di luar negeri misalnya Inggris atau Kanada, dapat ditangkap jika mereka kembali ke Hong Kong setelah melakukan protes secara damai di negara-negara adopsi mereka.

"Pemerintah pusat memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional," kata Zhang Xiaoming, wakil direktur kantor pemerintah China untuk Hong Kong, kepada wartawan di Beijing pekan ini.

Ditanya tentang sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, ia berkata: "Apa hubungannya dengan Anda? Ini sepenuhnya urusan rumah tangga kita. "

Demi Keamanan Rezim

Namun, konsepsi China tentang "keamanan nasional" berbeda dari gagasan standar Barat yang berfokus pada terorisme, ancaman eksternal, dan persaingan diplomatik. Dalam bahasa China, istilah untuk itu disebut guojia anquan, juga berarti "keamanan negara," dan kebijakan resmi lebih fokus pada ancaman domestik dan melindungi Partai Komunis.

Komisi Keamanan Nasional Pusat China, yang pertama kali dibentuk Xi Jinping pada tahun 2014 bertujuan mengarahkan pembuatan kebijakan, dikendalikan oleh kepemimpinan Partai Komunis, bukan oleh pemerintahan sipil, menjadikannya - seperti Tentara Pembebasan Rakyat - sebuah sayap langsung dari partai.

"Konsepsi keamanan nasional China jauh melampaui apa yang akan dibahas oleh kebijakan luar negeri yang normal," kata Sun dari Stimson Center.  "Titik awal yang sangat penting adalah keamanan rezim."

Kementerian Keamanan Negara, yang menyelidiki kasus-kasus keamanan nasional yang serius dan mengumpulkan intelijen di dalam dan luar negeri, jarang membuat pernyataan publik dan tidak memiliki nomor telepon untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Komisi Keamanan Nasional jarang muncul di depan umum, dan petunjuk tentang kegiatannya harus ditemukan dengan menjelajahi situs web pemerintah daerah. Di China, prioritas keamanan nasional semakin menonjol dalam propaganda.

Xi meresmikan Hari Pendidikan Keamanan Nasional, yang diadakan setiap April, untuk memperingatkan warga agar waspada terhadap mata-mata dan penyabot, termasuk agen asing yang dikatakan memikat target mereka dengan makan malam romantis. Pemerintah daerah mengadakan inspeksi untuk memastikan bahwa perusahaan dan pabrik tidak membocorkan rahasia. Universitas dan akademi secara teratur melaporkan kecenderungan ideologis di antara siswa dan guru.

UU keamanan baru untuk Hong Kong juga menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sekolah, media berita, dunia maya dan asosiasi. Penasihat dari Beijing dapat melakukan beberapa taktik pemantauan dan tekanan yang digunakan di China untuk melumpuhkan para calon pengacau, kata para penentang UU itu.

"Kami dulu menganggap 'polisi rahasia' sebagai sesuatu yang abstrak," jelas Nathan Law, seorang pemimpin unjuk rasa Hong Kong, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Demokrasi Hong Kong.

"Sekarang itu adalah ketakutan yang sangat nyata."

Law kemudian mengindikasikan di sebuah unggahan Facebook bahwa dia telah melarikan diri dari Hong Kong karena takut akan hukum keamanan. Namun dia tidak mengungkapkan tujuannya.