Tentara Myanmar Bentrok dengan Milisi Anti Junta di Kota Mandalay

Merdeka.com - Pasukan keamanan Myanmar didukung kendaraan lapis baja bentrok dengan kelompok milisi baru anti junta pada Selasa (22/6) di kota terbesar kedua di negara tersebut, Mandalay, berdasarkan sejumlah unggahan di media sosial dan laporan media.

Sejak tentara menggulingkan kekuasaan pada 1 Februari dan melengserkan pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, pasukan keamanan melakukan tindakan kekerasan terhadap penentang militer. Sebagai respons, sejumlah kelompok perlawanan terhadap kudeta atau pasukan pertahanan rakyat bermunculan di seluruh Myanmar.

Sampai saat ini, pertempuran yang melibatkan milisi bersenjata ringan hanya terjadi di kota-kota kecil dan pedesaan, tapi sebuah kelompok yang mengklaim sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat di Mandalay menyampaikan anggotanya melawan setelah tentara menyerbu salah satu basisnya.

“Kami membalas karena satu base camp gerilya kami diserbu,” jelas salah satu unggahan di halaman Facebook kelompok tersebut dari seorang Mayor Zeekwat, dikutip dari laman Asia One, Rabu (23/6).

Tentara yang didukung tiga kendaraan lapis baja mengelilingi sebuah sekolah asrama di Mandalay yang menjadi basis kelompok ini, seperti dilaporkan media berita Khit Thit.

Juru bicara junta tidak menjawab telepon untuk dimintai komentarnya terkait bentrokan ini.

Tentara merespons dengan artileri dan serangan udara di tempat-tempat lain setelah kelompok milisi menyerang tentara, di mana jatuh korban dari kedua belah pihak dan puluhan ribu orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka.

Pada Jumat, Majelis Umum PBB menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Myanmar dan mendesak militer menghormati hasil pemilu Myanmar pada November dan membebaskan para tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi.

Pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Myanmar merilis sebuah pernyataan menolak resolusi PBB, menyebutnya “berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi salah”.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).