Taliban Ancam akan Balas AS Jika Tak Tarik Pasukan dari Afghanistan Pada 1 Mei

Merdeka.com - Pada Jumat, Taliban memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melanggar batas waktu 1 Mei untuk penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan.

Taliban mengeluarkan peringatan mereka pada konferensi pers di Moskow, sehari setelah pertemuan dengan negosiator senior pemerintah Afghanistan dan pengamat internasional untuk mencoba memulai proses perdamaian yang mandek untuk mengakhiri perang puluhan tahun di Afghanistan.

Sebelumnya Presiden AS, Joe Biden mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang kesepakatan yang ditandatangani Taliban dengan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Pada Rabu, dalam wawancaranya di stasiun televisi ABC, Biden mengatakan batas waktu 1 Mei “bisa terjadi, tapi sulit”, menambahkan jika batas waktu itu diperpanjang kemungkinan akan semakin lama.

“Mereka harus pergi,” kata seorang anggota tim negosiasi Taliban, Suhail Shaheen kepada wartawan, memperingatkan tetap berada di Afghanistan lebih dari 1 Mei akan melanggar kesepakatan.

“Setelah itu, akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan. Pelanggaran itu tidak akan dari pihak kami. Pelanggaran mereka akan mendapatkan balasan,” lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/3).

Dia tidak menjelaskan bentuk “balasan” yang akan diambil, tapi sesuai dengan kesepakatan tersebut, Taliban tidak menyerang pasukan AS atau NATO.

“Kami berharap ini tidak akan terjadi, mereka mundur dan kami fokus pada penyelesaian, penyelesaian damai masalah Afghanistan, untuk mewujudkan gencatan senjata yang permanen dan komprehensif di akhir pencapaian peta jalan politik (untuk) Afghanistan,” jelasnya.

Pemerintahan Islam

Taliban juga menentang permintaan sejumlah negara yang mengatakan Afghanistan seharusnya tidak kembali menjadi negara Islam.

Pada Kamis, AS, Rusia, China dan Pakistan dalam pernyataan bersama mengatakan mereka mereka tidak mendukung kembalinya sistem pemerintahan Islam.

Pada Jumat, juru bicara politik Taliban, Mohammad Naeem kepada media di Moskow, mengatakan terserah pada Afghanistan untuk memutuskan sistem pemerintahan mereka dan pemerintahan harus menerapkan sistem Islam.

“Apa yang tercantum dalam deklarasi bertentangan dengan semua prinsip dan tidak bisa diterima,” ujarnya.

Shaheen juga mengatakan Taliban tegas pada permintaan mereka akan pemerintahan Islam. Dia tidak merinci seperti apa pemerintahan Islam nantinya, atau apakah itu berarti kembali ke aturan represif yang menolak pendidikan anak perempuan, melarang perempuan bekerja, dan menjatuhkan hukuman yang keras.

Shaheen tidak mengatakan apakah Taliban akan menerima sistem pemilihan umum, tetapi dia menekankan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani tidak sesuai dengan definisi mereka tentang pemerintahan Islam.

Dalam pernyataan sebelumnya, Taliban mengatakan visinya tentang pemerintahan Islam akan memungkinkan anak perempuan untuk bersekolah, dan perempuan untuk bekerja atau berada di kehidupan publik. Tetapi dalam setiap pembicaraan, mereka menekankan perlunya mengikuti perintah Islam tanpa menjelaskan artinya.Taliban mengatakan tidak akan menerima perempuan sebagai presiden, dan meski perempuan bisa menjadi hakim, mereka tidak bisa mengambil alih jabatan ketua pengadilan.

Sementara itu, Taliban menolak berjanji mereka tidak akan melancarkan serangan musim semi meskipun ada seruan dari AS, Rusia dan China.

“Saya memulai 'jihad' untuk menyingkirkan pasukan asing dari negara saya dan mendirikan pemerintahan Islam, dan jihad akan terus berlanjut sampai kita mencapai tujuan itu melalui kesepakatan politik,” kata Khairullah Khairkhwa, anggota tim perunding, yang adalah satu dari lima Taliban yang dibebaskan dari penjara AS di Teluk Guantanamo pada 2013 dengan imbalan pembebasan seorang tentara AS yang ditangkap.