Spanyol gertak ambil alih Catalunya jika ngotot ingin merdeka

Merdeka.com - Pemerintah Spanyol di Ibu Kota Madrid terus menekan Negara Bagian Catalunya hendak memisahkan diri dengan mengancam bakal mencabut status otonomi dan mengambil alih kendali pemerintahan. Namun, Catalunya melawan dan menyatakan segera menyatakan kemerdekaan jika hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dilansir dari laman Reuters, Kamis (19/10), Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, mengatakan bakal menggelar rapat terbatas pada Sabtu mendatang buat membahas langkah mesti diambil terhadap Catalunya. Presiden Catalan, Carles Puigdemont, mengabaikan gertakan itu dan membiarkan kampanye kemerdekaan Catalunya berjalan, walau dianggap melanggar tenggat diberikan pemerintah Spanyol pada 10 Oktober lalu.

Rajoy diduga bakal mengambil alih Catalunya jika dianggap melawan hukum, dengan dasar Pasal 155 Undang-Undang Spanyol 1978. Namun, buat memuluskan rencananya, dia terlebih dulu harus mendapatkan persetujuan dari legislatif.

Hingga saat ini juga belum diketahui kapan Catalan bakal mendeklarasikan kemerdekaan. Sejumlah anggota legislatif setempat sudah menyarankan kepada Puigdemont supaya waktu pembacaan deklarasi diputuskan melalui pemungutan suara di parlemen, supaya semakin kuat.

"Kalau pemerintah Spanyol terus menutup pintu dialog dan menekan kami, maka parlemen Catalunya akan melanjutkan dengan pemungutan suara buat menentukan sikap kapan bakal mendeklarasikan kemerdekaan," tulis Puigdemont dalam surat ditujukan kepada Rajoy.

Jika pemerintah Spanyol ngotot mengambil alih pemerintahan Negara Bagian Catalunya dengan dasar Pasal 155, maka dikhawatirkan bakal memicu keresahan negara bagian lain. Walau mereka berkeras usul itu didukung oleh sejumlah partai politik.

Mereka bisa saja dengan mudah mencopot seluruh pejabat Catalunya dan menggantinya dengan orang-orang baru, kemudian mengambil alih kendali polisi dan sistem keuangan, lantas menggelar pemilihan umum. Namun, pemerintah Catalunya juga tidak kalah cerdik. Mereka sudah mengajukan peninjauan kembali atas penafsiran dari Pasal 155 ke Mahkamah Konstitusi. Alhasil dengan itu bisa memberikan mereka waktu buat menyiapkan langkah selanjutnya.

Puigdemont dan Rajoy juga terlibat saling tuding. Rajoy menuduh pemerintah Catalunya nekat menggelar jajak pendapat penentuan kemerdekaan pada 1 Oktober lalu, yang dilarang keras pemerintah pusat. Sedangkan Puigdemont menyatakan kekerasan dan penangkapan pegiat pro kemerdekaan Catalunya oleh pemerintah pusat menunjukkan sikap otoriter Rajoy. Dia juga menyatakan tidak bakal menghentikan upaya memisahkan diri, jika tidak diberi kesempatan berdialog dengan pemerintah pusat.

Ketegangan antara pemerintah pusat di Madrid dan otoritas Catalunya di Barcelona selama lebih dari sebulan belakangan membikin gejolak di masyarakat. Hal itu berimbas kepada memburuknya ekonomi Spanyol dan menyeret mata uang Euro ke zona negatif. (mdk/ary)