Buktikan kapitalisme gagal, ekonom Prancis ogah diberi anugerah

Ekonom Prancis Thomas Piketty menolak penghargaan tertinggi dari negaranya, yakni Legion d'Honneur. Pengarang buku "Capital in 21st Century" ("Kapital di Abad 21") ini beralasan pemerintah Prancis sepatutnya fokus memperbaiki ekonomi, bukannya sibuk memilih tokoh yang harus diberi penghargaan.

The Guardian melaporkan, Jumat (2/1), Piketty mengaku dapat kabar bahwa dirinya terpilih sebagai penerima Legion d'Honneur selepas tahun baru. Tak butuh waktu lama, dia segera menyatakan menolak anugerah tersebut.

"Saya pikir bukan tugas pemerintah untuk menentukan penerima penghargaan ini," ujarnya.

Piketty pernah bekerja sebagai penasehat ekonomi calon presiden Partai Sosialis Prancis Segolene Royal pada 2007. Profesor di Paris School of Economics ini pun sempat mendukung pencalonan Presiden Francois Hollande pada 2012.

Namun, kini Piketty kerap mengkritik kebijakan Hollande yang tidak efektif. Pemimpin sosialis itu justru mengalami pertumbuhan negatif dan pelarian modal akibat kebijakan tidak efektif.

"Pemerintah (Prancis) lebih baik berkonsentrasi menggenjot kembali pertumbuhan (ekonomi) di Perancis dan Eropa daripada mengurusi penghargaan," imbuh Piketty.

Ekonom 43 tahun ini mengikuti jejak intelektual kelas dunia lainnya yang menolak dianugerahi Legion d'Honneure. Di antaranya filsuf Jean-Paul Sartre, feminis Simone de Beauvoir, maupun suami-istri penemu radiologi Pierre dan Marie Currie.

Piketty kondang ke seluruh dunia tahun lalu, setelah terjemahan bukunya "Capital" terbit di Inggris dan Amerika Serikat. Karya tersebut awalnya ditulis dalam Bahasa Prancis.

Isi buku itu menunjukkan kapitalisme neoliberal, yang diterapkan banyak negara selama 20 tahun terakhir, menciptakan kesenjangan ekonomi ekstrem. Melalui data 250 tahun dari 20 negara meliputi pajak, harga tanah dan rumah, hingga kepemilikan saham, Piketty membuktikan orang kaya akan selalu semakin kaya. Pertumbuhan ekonomi, kecuali saat perang dunia, ternyata tidak pernah lebih tinggi dibanding akumulasi laba.

Neoliberalisme seperti dijalankan oleh Indonesia - ditandai oleh pelonggaran regulasi bisnis, gaji kaum eksekutif yang gila-gilaan, serta pembatasan gerak serikat pekerja dengan tuntutan upah minimum - dalam buku "Capital" tidak bisa lagi memicu pemerataan ekonomi.

Justru sejak 1980-an, negara-negara maju mengalami perekonomian dinasti. Piketty memprediksi bila pergerakan modal kaum superkaya tidak diatasi, imbasnya kelas menengah dan bawah sulit terlibat dalam akumulasi modal. Atas temuan itu, surat kabar hingga jurnal bergengsi menobatkan "Capital" sebagai buku ekonomi terpenting masa kini. Para pemimpin dunia kabarnya aktif mendiskusikan isi buku Piketty.

Salah satu solusi Piketty adalah pemerintah di seluruh dunia harus menetapkan pajak lebih besar dari kekayaan bersih golongan kaya. Uang itu diredistribusi memperkuat pendidikan, layanan publik, serta membangun infrastruktur.

"Tanpa upaya serius mengatasi kesenjangan ekonomi, maka kekayaan yang terkonsentrasi ke satu kelompok akan mengancam masyarakat demokratis dan institusinya," kata Piketty saat diwawancarai Foreign Policy.