Merdeka.com - Seorang politikus di India yang mengunggah foto Perdana Menteri Narendra Modi membawa kotak pengemis di Facebook ditangkap polisi akhir pekan kemarin. Penangkapan ini dinilai para kritikus sebagai tindakan keras terhadap kebebasan berbicara.

Politikus yang ditangkap ini berasal dari partai pro-Tamil, Sathiyaraj Balu. Penangkapan dilakukan pada Sabtu (26/1) lalu. Sathiyaraj mengunggah foto Modi yang membawa kotak pengemis sehari sebelum Modi berkunjung ke negara bagian selatan Tamil Nadu. Demikian dilansir dari South China Morning Post, Selasa (29/1).

Dia didakwa mengganggu ketertiban dan berniat menciptakan konflik antar kelas. Sathiyaraj ditangkap setelah dilaporkan anggota Bharatiya Janata Party (BJP).

"Kami menerima laporan dan mengambil tindakan sesuai hukum," kata seorang perwira senior polisi di wilayah tersebut. Sathiyaraj kini berada di tahanan sembari menunggu penyelidikan polisi.

Seorang reporter televisi di sebelah timur laut Negara Bagian Manipur, Kishorechandra Wangkhem juga ditahan karena dituduh mengkritik Modi dan menteri kepala negara bagian, Biren Singh. Dia ditangkap pada Desember lalu dan didakwa dengan menggunakan undang-undang kejam yang memungkinkan pihak berwenang menahan siapa pun hingga satu tahun tanpa proses pengadilan.

Kishorechandra menuduh Singh mempromosikan ideologi Hindu sayap kanan di wilayah itu dan memanggilnya "boneka" Modi dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah kelompok Hindu garis keras.

Pada bulan September, polisi menuduh pemimpin media sosial partai oposisi utama Kongres Divya Spandana dengan hasutan, setelah dia mencuitkan sebuah meme yang menunjukkan gambar patung Modi yang diubah dengan plakat yang bertuliskan "pencuri".

Para kritikus mengatakan penangkapan semacam itu mengkhawatirkan di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

"Ada tindakan keras yang mengkhawatirkan bagi kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat di India, apakah slogan, komentar media sosial terhadap para pemimpin yang berkuasa, atau penangkapan jurnalis dan aktivis yang mengkritik pemerintah," kata Direktur Pemantau HAM Asia Selatan, Meenakshi Ganguly.

"Orang-orang dituduh dengan menggunakan undang-undang termasuk penghasutan dan ancaman terhadap keamanan nasional," pungkasnya.