Polisi Filipina tembak mati 13 pengedar narkoba dalam sehari

Merdeka.com - Kepolisian Filipina mengungkapkan bahwa pasukannya telah menewaskan 13 pecandu dan pengedar narkoba di sebuah provinsi di bagian utara Manila, Bulacan, kemarin.

Dalam operasi anti-narkoba satu hari itu, polisi juga menangkap 100 orang lain yang diduga terlibat dengan penjualan obat-obatan terlarang serta menyita 250 paket yang dicurigai narkoba.

"Operasi ini adalah bagian dari kampanye kami untuk memberantas obat-obatan terlarang dan segala bentuk kriminalitas lain di provinsi ini," kata kepala polisi Bulacan, Romeo Caramat, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Reuters, Kamis (22/3).

"Sayangnya, 13 tersangka terbunuh selama operasi karena petugas kami menembak mereka dalam upaya membela diri, karena para tersangka yang bersenjata mulai menembakkan peluru karena merasa terperangkap," lanjutnya.

Operasi pemberantasan narkoba yang dikerahkan Presiden Rodrigo Duterte selama ini telah menewaskan 4.000 pemakai dan pengedar narkoba. Sebagian besar pembunuhan terjadi di sebuah daerah kumuh dekat di Manila, yakni Bulacan sampai Cavite.

Bulacan merupakan tempat tewasnya 32 orang dalam satu hati pada Agustus tahun lalu. Bulan lalu, 10 tersangka pengedar narkoba tewas dalam satu malam berdarah di tempat sama.

Operasi ini telah mengundang kecaman dari sejumlah kelompok hak asasi manusia serta lawan politik Duterte. Mereka mengatakan eksekusi terhadap para pengguna narkoba atau penjaja obat-obatan terlarang menyalahi HAM. Pasalnya, mereka dibunuh tanpa melalui proses peradilan atau penunjukkan bukti pasti.

Namun, pasukan polisi berkeras melakukan penembakkan lantaran para tersangka melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Bulan lalu, seorang jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag membuka penyelidikan awal mengenai pengaduan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Duterte dan 11 pejabat lain. Namun, pekan lalu Duterte mengatak mundur dari ICC karena menilai penyelidikan itu sangat keterlaluan dan melanggar proses hukum.