Merdeka.com - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mempertanyakan sikap komunitas internasional yang tidak juga menanggapi keputusan India terhadap Kashmir, Minggu (11/8). Dirinya menganggap, mendiamkan Kashmir di bawah kendali India sama dengan memenuhi keinginan Hitler.

"Pertanyaannya adalah, Apakah dunia akan menonton dan membiarkan hal yang serupa dengan tindakan Hitler di Munich?” ucap Khan dalam akun Twitternya.

Pasca pencabutan status otonomi Kashmir, India memperketat penjagaan di wilayah tersebut. Akses transportasi dan komunikasi warga pun diputus. Tindakan tersebut dinilai Khan sebagai supremasi Hindu. Pasalnya, warga Kashmir mayoritas beragama Islam. Berbeda dengan penduduk mayoritas India yang beragama Hindu.

"Upaya untuk mengubah demografi Kashmir melalui pembersihan etnis," demikian ditulis Khan, seperti yang dikutip Al Arabiya.

Sebelumnya, di bawah otonomi konstitusionalnya, wilayah Kashmir mendapatkan hak khusus seperti hak tunggal untuk kepemilikan tanah, mendapat pekerjaan di pemerintahan, dan mendapat beasiswa tingkat universitas.

Perdana Menteri India, Narendra Modi berkeras bahwa pencabutan otonomi Kashmir diperlukan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tersebut, dan menghentikan terorisme. Dirinya mengatakan, ketika Kashmir dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah India, kawasan tersebut akan mendapat lebih banyak kesempatan kerja, pertumbuhan infrastruktur utama dipercepat, dan kasus korupsi akan berkurang.

Menanggapi keputusan pencabutan hak otonomi untuk Kashmir oleh India, pemerintah pusat Pakistan dikabarkan telah geram. Sebelumnya, Pakistan mengumumkan telah mengusir duta besar India untuk Pakistan, menghentikan sejumlah hubungan dagang antar dua negara, dan menangguhkan layanan transportasi lintas batas.

Wilayah Kashmir terpecah menjadi dua sejak merdeka pada 1947. Sebagian wilayah dikuasai India, dan sebagian lainnya berada di wilayah Pakistan. Tercatat, Pakistan dan India telah tiga kali berperang memperebutkan Kashmir.

Sementara dikutip dari Al Arabiya, dalam tiga dekade terakhir, pemberontakan melawan pemerintah New Delhi (pemerintah pusat India) di Kashmir telah merenggut puluhan ribu nyawa.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita