Pisahkan Agama dan Negara, Sudan Akhiri Pemerintahan Islam Setelah 30 Tahun

Merdeka.com - Pemerintahan transisi Sudan bersepakat dengan kelompok pemberontak untuk mengakhiri 30 tahun pemerintahan di bawah hukum Islam sebagai agama resmi negara.

Kamis lalu di Ibu Kota Addis Ababa, Ethiopia, Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Abdulaziz Al-Hilu, menandatangani kesepakatan tersebut.

“Suatu negara tidak seharusnya menetapkan agama resmi”, kata kesepakatan itu. “Tidak boleh ada warga negara yang didiskriminasi berdasarkan agama mereka. Agar Sudan menjadi negara demokratis yang hak-hak semua warga negara dijunjung tinggi, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara',” demikian bunyi kesepakatan itu seperti dikutip pada laman Middle East Monitor, Senin (7/9).

Perkembangan ini terjadi beberapa hari setelah pemerintah menyetujui kesepakatan damai dengan koalisi kelompok pemberontak di Front Revolusioner Sudan di Juba, Sudan Selatan. Penandatanganan terakhir dari kesepakatan itu akan dijadwalkan bulan depan, dan diharapkan juga konflik di wilayah Darfur dan bagian lain negara itu juga bisa berakhir.

Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Sudan adalah penghapusan tiga dekade hukum syariah yang diterapkan di bawah pemerintahan Umar Al-Bashir. Dia dilengserkan oleh militer pada April lalu setelah berbulan-bulan terjadi aksi protes anti-pemerintah di Ibu Kota Khartoum. Sebuah konstitusi sementara tanpa syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan ditandatangani Agustus lalu.

Umar Bashir naik ke puncak kekuasaan usai kudeta militer pada 1989 yang dirancang oleh Hassan Al-Turabi, pemimpin gerakan Islamis yang membantu mengawasi penerapan ketat hukum Islam. Di bawah kepemimpinan baru, Sudan berusaha keluar dari isolasi internasional. Negara ini oleh Amerika Serikat sudah dimasukkan dalam daftar negara sponsor terorisme sejak 1993, dan sanksi dijatuhkan hingga 2017.

Meski reformasi ini disambut baik oleh para pembela hak asasi manusia, Epoch Times melaporkan kondisi ini menjadi sasaran kritik oleh partai-partai Islam di negara tersebut, termasuk Partai Kongres Populer (PCP).

“Jelas bahwa pemerintah ini, yang mematuhi Barat, akan melakukan sekularisasi penuh negara, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan agama kami,” tegas PCP.

Reporter Magang: Farhan Hafizhan