Pemimpin Junta Militer Myanmar Tak Diundang ke KTT ASEAN Bulan Ini

Merdeka.com - Negara-negara Asia Tenggara tidak akan mengundang perwakilan militer, namun akan mengundang perwakilan non politik dari Myanmar ke KTT ASEAN bulan ini. Tidak diundangnya pemimpin militer merupakan bentuk penghinaan terhadap pemimpin militer yang memimpin kudeta menyingkirkan pemerintah sipil pada Februari lalu.

Keputusan tersebut diambil para menteri luar negeri ASEAN dalam rapat darurat pada Jumat malam, menandai langkah yang langka oleh para pemimpin blok tersebut, yang mengutamakan sikap non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

Pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Singapura menyampaikan langkah yang mengecualikan kepala pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing ini merupakan keputusan sulit tapi penting untuk tetap menjaga kredibilitas ASEAN.

Pernyataan tersebut menekankan progres tanggung dari implementasi rencana lima poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April lalu untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar menyusul kudeta.

Pemimpin ASEAN saat ini yaitu Brunei menyampaikan, tokoh non politik dari Myanmar akan diundang dalam KTT 26-28 Oktober mendatang, setelah dicapai ketidaksepakatan terkait menghadirkan perwakilan politik.

“Karena adanya progres yang tanggung termasuk perhatian terkait komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara pihak-pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan bahwa ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memperbaiki urusan internalnya dan kembali ke normal,” jelas Brunei dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, Minggu (17/10).

Brunei tidak menyebutkan Min Aung Hlaing atau menyebut siapa yang akan diundang.

Brunei juga menyampaikan beberapa negara anggota menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) yang dibentuk penentang pemerintahan militer, untuk menghadiri KTT.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan di Twitter, Indonesia mengusulkan Myanmar “seharusnya tidak diwakili di tingkat politik” di KTT tersebut sampai negara itu memperbaiki “demokrasinya melalui proses yang inklusif”.

Juru bicara pemerintahan militer Myanmar, Zaw Min Tun menyinggung “intervensi asing” karena tidak diundangnya Min Aung Hlaing dalam KTT tersebut. Dia menyampaikan kepada BBC Burma, Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa menekan para pemimpin ASEAN untuk tidak mengundang pemimpin militer Myanmar ke KTT tersebut.

“Perwakilan asing juga bisa tampak di sini,” ujarnya.

“Sebelumnya, kita ketahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE (Uni Eropa),” lanjutnya.

Sebuah pernyataan resmi dari militer Myanmar pada Minggu pagi mengatakan keputusan ASEAN ini melanggar prinsip konsensus terpusat yang telah berlaku sejak lama.

“Myanmar sangat kecewa dan sangat keberatan terkait hasil Rapat Darurat Menteri Luar Negeri karena diskusi dan keputusan terkait masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan melanggar tujuan ASEAN, Piagam ASEAN dan prinsip-prinsipnya,” jelasnya.