Pelanggaran Kapal China yang Masuk Wilayah Indonesia Harus Disikapi Serius dan Tegas

Merdeka.com - Kapal berbendera China kerap melakukan pelanggaran di zona maritim negara lain, salah satunya Indonesia. Lembaga pemikir non profit yang berbasis di Washington, AS, CNA telah melakukan penelitian terkait sejumlah pelanggaran ini.

Menurut ilmuwan penelitia CNA, Heidi Holz, aktivis maritim ilegal yang dilakukan China ini menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan di berbagai negara pesisir, di samping melanggar kedaulatan negara tersebut.

Heidi menyampaikan, dugaan aktivitas ilegal itu bertentangan dengan retorika resmi Beijing yang menunjukkan dukungan bagi hukum, peraturan dan norma maritim internasional.

CNA memeriksa 15 insiden saat para aktor China dituduh melakukan aktivitas ilegal antara 2018 dan 2021 di wilayah maritim sekitar Asia Tenggara, pesisir Atlantik, Afrika, dan negara Kepulauan Pasifik.

"Kami juga melihat peraturan perundang-udangan terkait secara internasional, kami juga melihat peraturan domestik yang berlaku, apa saja norma hukum yang diremehkan oleh aktor China," jelasnya dalam konferensi Zoom bertema "Meneropong Manuver China di Laut Natuna Utara" yang digelar Jakarta Defence Studies (JDS) pada Rabu (9/3).

Beijing, lanjutnya, berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap citra China denganmembantah atau mengaburkan tuduhan bahwa mereka terlibat dalam perilaku ilegaltersebut.

"Strategi RRC untuk menyangkal dan mengaburkan perilaku buruk ini sangat mengganggu dan dapat menciptakan kesan bahwa, Beijing secara terang-teranganmelanggar hukum, aturan, dan norma-norma internasional, bukan mengakui danmenangani perilaku ilegal dari beberapa aktor RRC," paparnya.

Analis penelitian, Ryan Loomis menyampaikan, CNA mengamati pemerintah China selalumenggunakan metode senyap jika ditemukan ada kasus kapal mereka melakukanpelanggaran maritim di negara lain.

"Silent itu merupakan taktik yang kami amati. Kasus oleh aktor China ini, tidak ada media China yang merespons tuduhan tersebut. Kemudian kapal China juga menyangkal semua tuduhan terlepas dari berbagai perbedaan transhipment di laut lepas," paparnya.

Loomis menyinggung insiden kapal China yang melibatkan Indonesia, yang malah dibantah secara resmi oleh pemerintah China dan medianya.

"Contoh kapal berbendera China di operator kapal mengeksploitasi anak buah kapal (ABK) dari Indonesia yang menderita kekurangan pangan, sakit sejak 2019, dan ada kasus ABK WNImeninggal di atas kapal. Lalu apa tanggapan mereka? Narasi resmi Beijing, China adalahbangsa atau negara penangkap ikan bertanggung jawab dan tak akan melakukan itu.Kemenlu China dalam laporan kekerasan, malah menyebut hal itu dimotivasi tuduhan takberdasar, media (China) juga mengatakan laporan tadi berbohong dan berupaya menciptakanpertentangan Indonesia dan China," paparnya.

Indonesia harus serius

Senior Research Fellow di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura, Evan Laksmanamengatakan, masalah perselisihan batas maritim Indonesia dan China berbeda level dengankasus China maupun Hongkong dan Taiwan. Masalah pelanggaran China di LautChina Selatan, misalnya, itu bukan mereka mau menduduki, menginvasi, atau merebutsemua sumber daya manusia (SDM) milik Indonesia. 

Menurut Evan, terhadap negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, China menggunakan taktik Zona Abu-Abu . Taktik ini adalah melakukan apapun yang bukanperang untuk mencapai kepentingannya. Salah satu contohnya adalah melalui proses pembuatan Code of Conduct antara China dan negara-negara ASEAN yang dijadikan dasar dalam mengatur perilaku negara-negara di Laut China Selatan. Karena negosiasi ini memakan waktu lama, China memanfaat jeda waktu ini untuk meningkatkan kapasitas militernya.

China lalu melakukan taktik salami dengan membangun militernya di sekitar Laut China Selatan.

"Taktik Salami ini sama seperti peribahasa pelan-pelan menjadi bukit. Jadi lama-lama mereka jadi bangun banyak pangkalan militer seperti di kepulauan Parcel," kata Evan.

Secara politik, mereka juga mencari elit yang kurang mengerti dan bisa diajak kerja samatentang isu-isu Laut China Selatan. Ketergantungan ekonomi juga membuat Indonesia jadi lemah posisinya saat harus berseberangan dengan China. Mereka juga ingin mengubah UNCLOS secara pelan-pelan.

"UNCLOS itu sangat sakral buat kita karena status kita sebagai negara kepulauan ituberdasarkan UNCLOS. Jadi kita sangat rugi kalau sampai UNCLOS diubah,," jelasnya.

Menurutnya, masalah pelanggaran kapal China yang masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara harus disikapi serius. Dia meminta semua lembaga atau institusi terkait untuk fokus menangani masalah itu secara integral, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Karena China kadang menjebak Indonesia dengan membuat istilah baru berupaya wilayah pencarian ikan tradisional dan semacamnya demi membenarkan tindakan mereka.

Evan mengatakan, China sepertinya ingin mengubah UNCLOS, dengan begitu Indonesia nanti yang dirugikan. Menurutnya, Indonesia tegas saja jika memang ada pelanggaran kapal yang dilakukan China.

"Di era Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Tiongkok tidak bahagia. Kita selalumenenggelamkan kapal mereka, akhirnya mereka menawarkan joint development danselalu menegaskan kedaulatan Indonesia atas Natuna," pungkasnya.