Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Militer Sudan dan Massa Oposisi Capai Kesepakatan Pembagian Kekuasaan

Militer Sudan dan Massa Oposisi Capai Kesepakatan Pembagian Kekuasaan Suka Cita Rakyat Sudan Rayakan Lengsernya Presiden Umar al-Bashir. ©REUTERS/Stringer

Merdeka.com - Dewan Jenderal dan massa oposisi di Sudan hari ini mencapai kesepakatan untuk berbagi kekuasaan selama masa transisi. Kesepakatan itu disebut-sebut mampu menghentikan krisis pemerintahan dan mencegah konflik semakin melebar usai penggulingan Presiden Umar al-Bashir.

Laman Aljazeera melaporkan, Jumat (5/7), pembagian kekuasaan selama masa transisi akan dilaksanakan hingga pemilu Sudan yang tanggalnya masih belum ditentukan.

Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk dewan gabungan militer-sipil yang akan memerintah negara secara bergilir "untuk jangka waktu tiga tahun atau lebih", Muhamad Hassan Lebatt, mediator Uni Afrika (AU), mengatakan pada konferensi pers Jumat ini.

Berdasarkan perjanjian tersebut, lima kursi akan diberikan kepada militer dan lima kursi untuk warga sipil, dengan kursi tambahan diberikan kepada warga sipil dengan latar belakang militer.

Ashraf Mohamed Ali, seorang pengunjuk rasa di Khartoum, menyebut perjanjian itu "langkah bagus" untuk Sudan.

"Penting untuk melihat implementasi kesepakatan di lapangan karena tindakan TMC selama sebulan terakhir membuktikan dewan ini tidak serius menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil. Jadi memiliki perjanjian itu sendiri adalah hal yang baik. Saya senang tapi kami ingin melihat kesepakatan diterapkan."

Dewan Militer Transisi (TMC) yang berkuasa dan para pemimpin sipil juga sepakat untuk meluncurkan "investigasi yang transparan dan independen" atas kekerasan yang dimulai pada 3 Juni 2019, ketika sejumlah demonstran pro-demokrasi terbunuh dalam penumpasan militer brutal di sebuah titik protes di Ibu Kota Khartoum.

Omar al-Degair, seorang pemimpin Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC), sebuah organisasi payung kelompok oposisi, mengatakan perjanjian itu "membuka jalan bagi pembentukan lembaga-lembaga otoritas transisi, dan kami berharap ini adalah awal era baru ".

Wakil kepala TMC Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal luas sebagai Hemeti, menyambut baik kesepakatan itu, yang, katanya, akan bersifat inklusif.

"Kami ingin meyakinkan semua kekuatan politik, gerakan bersenjata dan semua orang yang berpartisipasi dalam perubahan ... bahwa perjanjian ini akan komprehensif dan tidak akan mengecualikan siapa pun," tambah Dagalo, yang juga memimpin unit paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang ditakuti demonstran karena dugaan kekerasan yang mereka lakukan.

RSF dituduh oleh para demonstran menyerbu paksa aksi demonstrasi berkelanjutan di luar markas militer sejak penggulingan Presiden Bashir.

Namun, unit tersebut membantah telah melakukan hal demikian.

Para pengunjuk rasa tidak senang tentang kemungkinan Hemeti "menjadi bagian dari pemerintahan baru," kata Ali, merujuk pada peran RSF dalam membubarkan demonstran di Khartoum.

"Tapi ini kenyataannya. RSF mengendalikan segalanya di Sudan. Jadi, jika Anda ingin membuat kesepakatan atau jika Anda ingin memiliki pemerintahan sipil, Anda perlu tahu cara menghadapinya, dengan cara yang dapat melayani agenda Anda."

Azaz Elshami, seorang pembela hak asasi manusia Sudan, menjuluki perjanjian itu sebagai "langkah awal", dan menambahkan bahwa ini akan menjadi "proses yang sangat, sangat lama".

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Amerika Serikat Masih menjadi negara digdaya dengan kekuatan militer di peringkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Debat Cawapres, Cak Imin: Banyak Istirahat Supaya Tidak Ngantuk

Jelang Debat Cawapres, Cak Imin: Banyak Istirahat Supaya Tidak Ngantuk

Debat ini pada intinya dapat memaparkan visi dan misi perubahan yang digagasnya.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

Baca Selengkapnya
Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.

Baca Selengkapnya
Petakan Daerah Rawan Konflik di Sumut, Kemendagri Ingatkan Pemilu yang Jujur dan Adil

Petakan Daerah Rawan Konflik di Sumut, Kemendagri Ingatkan Pemilu yang Jujur dan Adil

Togap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya