Menlu RI: Pulau Cocos tidak akan jadi pangkalan militer Amerika

Merdeka.com - Australia menyanggah tuduhan jika Amerika Serikat berniat akan membangun pangkalan pesawat pengintai tanpa awak (drone) di Pulau Cocos (Keeling).

Menurut penjelasan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa, Amerika Serikat tidak pernah meminta fasilitas itu dan Australia juga tidak pernah menawarkan Pulau Cocos digunakan sebagai pangkalan militer.

"Tadi pagi saya sudah menelepon Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, dan telah memperoleh penjelasan dan penegasan tentang masalah Pulau Cocos. Intinya adalah Amerika tidak pernah meminta dan Australia juga tidak pernah menawarkan," kata Marty saat menggelar jumpa pers di gedung Kementrian Luar Negeri, Jumat (30/3).

Menurut Marty, sebenarnya tidak pernah ada pembahasan lebih lanjut di tingkat kementrian yang kedua negara, yakni kementerian pertahanan Amerika dan Australia, mengenai masalah Pulau Cocos. 

"Bahkan saat Kurt M. Campbell (Sekretaris Kementerian Luar Negeri Amerika bidang Asia-Pasifik) datang ke Canberra Februari lalu juga tidak pernah menyinggung masalah itu," ujar Marty.

Marty mengatakan tantangan pada saat ini sudah berbeda jauh dari masa perang dingin di era 70 dan 80an. Menurutnya, saat itu konflik yang ada memang berkutat pada permasalahan akses kawasan, penempatan pangkalan militer, dan lainnya. Jadi menurut dia topik seperti ini sudah agak usang untuk diperbincangkan.

Namun, Marty tetap menegaskan Indonesia akan terus memberikan perhatian agar jangan sampai ada perkembangan yang mengganggu kepentingan kawasan.

Seperti telah diberitakan kemarin, Amerika Serikat dikabarkan akan menyewa Pulau Cocos milik Australia yang berjarak 700 mil atau 1.126 km dari Pulau Bojo, Sumatra, Indonesia, sebagai pangkalan pesawat mata-mata tanpa awak (drone).

Beberapa pihak juga menyayangkan jika rencana itu benar terjadi karena sangat riskan untuk menciptakan sengketa dan konflik baru di kawasan Asia-Pasifik.