KPU akui banyak kekurangan saat pemungutan suara Pilgub DKI

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno menyatakan proses pemungutan suara pada Pilgub DKI berjalan aman dan lancar. Namun, dia tak menampik ada sejumlah kekurangan yang terjadi saat berlangsungnya hajat lima tahunan tersebut.

"Meskipun pelaksanaan pilkada aman dan damai, kami tidak menutup mata ada sejumlah persoalan untuk kita melakukan evaluasi. Baik yang bersifat internal maupun yang melibatkan Bawaslu," kata dia dalam pidatonya di acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada DKI Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (26/2).

Seperti halnya dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), Sumarno mengakui masih ada petugas yang kurang menguasai soal teknis maupun aturan penyelenggaraan pilkada.

"Terkait dengan sumber daya manusia, kami tidak menutup mata ada beberapa penyelenggara yang tingkat pemahamannya tidak sepenuhnya tepat. Bahkan mungkin ada kekeliruan yang mengganggu," terangnya.

Dia menambahkan, akan melakukan berbagai upaya dalan peningkatan kualitas SDM, seperti mengadakan bimbingan teknis. Bahkan, ia tak segan untuk mengganti petugas tersebut guna meminimalisir kesalahan yang terjadi jika terjadi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, evaluasi yang awal dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bimbingan akan diberikan kepada mereka dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika terbukti (melakukan kesalahan), maka kami memastikan seandainya ada pilkada selanjutnya (putaran kedua), mereka tidak akan ditugaskan kembali," bebernya.

Berikutnya, ia juga akan melakukan evaluasi soal data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu dilakukan mengingat masih banyaknya warga Jakarta yang belum masuk dalam DPT. Sehingga banyak warga yang tidak dapat memberikan hak suaranya.

"Meskipun petugas KPU sudah melakukan pemutakhiran data pemilih secara maksimal, tapi kerja keras itu menyisakan sejumlah persoalan. Masih ada warga yang belum masuk daftar pemilih yang kemudian terhalang penyaluran hak konstitusionalnya. Maka saya mohon maaf dan ini menjadi perhatian serius pada pilkada selanjutnya," ungkapnya.

Berikutnya, masalah logistik dan teknis penyelenggaraan juga menjadi perhatian bagi Sumarno beserta jajarannya. Menurutnya, permasalahan logistik seperti habisnya surat suara, ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga distribusi lembar C6 kepada masyarakat merupakan aspek yang menjadi evaluasi bagi diselenggarakannya pilkada putaran kedua maupun yang akan datang.

"Terkait dengan logistik, kami ingin pastikan bahwa surat suara akan tersedia secara memadai. Meskipun banyak yang protes kepada KPU, tapi kami sampaikan tingkat partisipasi yang tinggi dan keinginan untuk memilih ini menyebabkan surat suara yang tersedia itu kehabisan," jelas Sumarno.

"Terkait teknis penyelenggara. kita dapat masukan yang terkait ketersediaan TPS. Distribusi C6 juga jadi perhatian serius. Masih banyak aspek evaluasi yang harus kita lakukan," tutupnya.