Junta militer Thailand desak Facebook dan LINE sensor status kritis

Merdeka.com - Junta militer yang kini menguasai pemerintahan Thailand mendesak perusahaan penyedia jejaring sosial seperti Facebook dan LINE, agar bersedia menyensor beberapa jenis konten. Status maupun pesan berantai diharapkan bisa dihapus adalah yang bersifat mengkritik pemerintah, kerajaan, atau berbau SARA.

Pengadilan Thailand beberapa pekan lalu menyatakan setiap postingan jejaring sosial bisa dikenai sanksi pidana bila dianggap menganggu ketertiban umum.

Junta militer akan mengirim perwakilan menemui direksi Facebook dan LINE pada Maret mendatang, kata Juru bicara Junta, Pisit Paoin, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (1/2).

"Kami ingin perusahaan medsos lebih cepat merespon permintaan blokir konten tertentu, apalagi jika sudah ada keputusan pengadilan," kata Paoin.

Juru bicara Facebok dan LINE untuk Thailand belum bisa dihubungi untuk memberikan komentar atas permintaan junta tersebut.

Sejak mengkudeta pemerintahan sah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, militer Thailand telah memblokir ribuan situs. Rata-rata alasan yang dipakai adalah pasal penghinaan keluarga kerajaan (Lese Majeste), kendati dalam banyak kasus, pengguna Facebook itu mengkritik kebijakan pemerintah. Pasal Lese Majeste membolehkan polisi memenjarakan warga tanpa proses pengadilan.

Kebijakan sensor ketat itu berlaku untuk siapa pun, Seorang mantan politisi dari Partai Pheu Thailand menjadi salah satu korbannya. Dia dituntut penjara belasan tahun hanya karena mengejek pemimpin Junta, Prayuth Chan-ocha, lewat akun medsosnya.