Indonesia dan Jepang sepakat sanksi DK PBB terhadap Korut tetap dilanjutkan

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kano hari ini bertemu di Jakarta. Keduanya menyepakati sejumlah hal seputar isu Korea Utara dan Semenanjung Korea.

Dalam dialog bilateral The 6th Strategic Dialogue Indonesia-Jepang di Jakarta hari ini kedua menlu sepakat pengetatan sanksi resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara harus terus dilanjutkan.

Kedua menlu juga sepakat Korea Utara harus melakukan denuklirisasi secara penuh dan melucuti senjata pemusnah massal serta rudal balistik.

"Kami mengafirmasi komitmen atas pengimplementasian ketat sanksi resolusi DK PBB, menekan denuklirisasi penuh dan terverifikasi, serta perlucutan seluruh senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara," kata Menlu Kano dalam pernyataan pers bersama Menlu Retno di Kemenlu RI, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Terlebih lagi, kini Indonesia sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Maka, kita harus bekerja sama lebih dekat soal isu-isu Korea Utara," tambahnya.

Di sisi lain, kedua menlu memahami perkembangan positif yang terjadi seputar isu Korea Utara pasca KTT Korea Utara-Korea Selatan serta KTT Korea Utara-Amerika serikat beberapa waktu lalu.

"Kami memahami perkembangan positif seputar Korea Utara usai dua KTT terakhir. Oleh karenanya, kami sepakat untuk bekerjasama seputar proses keberlanjutan Semenanjung Korea," tambah Menlu Retno.

Kedua menlu meyakini bahwa pengetatan sanksi, denuklirisasi, serta perlucutan senjata Korea Utara mampu membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com