Dunia Kian Genting, China Bikin Draf Persiapan di Masa Perang Lawan Barat

Merdeka.com - Pensiunan personel militer China akan menjadi prioritas utama untuk wajib militer di masa perang. Hal ini diatur dalam rancangan perubahan peraturan yang dirilis Kementerian Urusan Veteran pada akhir pekan.

Perubahan yang diusulkan pada peraturan wajib militer negara itu untuk pertama kalinya menjelaskan bagaimana pihak berwenang akan mendaftarkan veteran dan wajib militer lainnya saat negara itu dalam keadaan perang.

Berdasarkan peraturan, Dewan Negara atau Komisi Militer Pusat akan mengeluarkan perintah mobilisasi dan menyerahkan tanggung jawab untuk menyusun tentara kepada pemerintah dan lembaga militer di berbagai tingkatan.

Menurut rancangan tersebut, veteran militer akan menjadi kelompok sasaran dan dapat bergabung kembali dengan unit asli mereka atau ditempatkan di posisi yang sama di tempat lain.

Pihak berwenang harus membantu para veteran bergabung dengan unit-unit tersebut.

“Selama masa perang, departemen transportasi dan pekerja harus memprioritaskan tentara yang terdaftar; organisasi dan personel lain juga harus membantu mereka,” jelas rancangan peraturan tersebut, dikutip dari South China Morning Post, Rabu (7/7).

Rancangan peraturan ini diunggah di akun WeChat resmi kementerian pada Minggu untuk menjaring masukan dari masyarakat.

Revisi terakhir dilakukan pada 2001 dan peraturan tersebut pertama kali diusulkan pada 1985.

Selain pendaftaran masa perang, rancangan tersebut juga mencakup pembangunan sistem antar kementerian untuk wajib militer, dan upaya untuk melembagakan proses tersebut sebagai bagian dari pengembangan digital pemerintah China.

Mantan instruktur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Song Zhongping mengatakan revisi diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia dan untuk lebih mempersiapkan China menghadapi keadaan darurat.

“Terlebih lagi, bab baru terkait mendaftarkan tentara selama masa perang dapat membuat prosesnya lebih komprehensif. Itu sesuai dengan kebutuhan aktual China, karena mendaftarkan veteran di militer dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan pasukan jika China berperang,” jelasnya.

Rancangan ini disiapkan ketika hubungan China dengan negara-negara Barat dan tetangganya memburuk karena berbagai masalah, mulai dari klaim teritorial hingga hak asasi manusia.

Pada Januari, Presiden China Xi Jinping, yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat, menekankan perlunya “kesiapan tempur penuh waktu” dan mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat harus memanfaatkan perselisihan garis depan untuk meningkatkan kemampuan pasukan.

Pada Maret, Xi mengatakan militer China harus “siap untuk menanggapi” situasi yang kompleks dan sulit ketika negara itu bergulat dengan tantangan keamanan.