Diprotes Ribuan Massa, Pemimpin Hong Kong Tak Akan Batalkan RUU Ekstradisi

Merdeka.com - Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan tak akan membatalkan RUU Ekstradisi yang kontroversial, meskipun ada unjuk rasa ratusan ribu orang. Ia menilai, RUU itu justru memberikan manfaat bagi wilayah eks-koloni Inggris itu.

Pada Minggu (9/6), ratusan ribu orang berunjuk rasa menentang Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 yang dikhawatirkan para kritikus dapat memungkinkan China untuk meminta untuk mengekstradisi lawan politik di wilayah tersebut dan membawanya untuk diadili di China daratan.

Pada Senin (10/6), Lam bersikeras aturan itu perlu dan mengatakan perlindungan hak asasi manusia sudah ada, demikian seperti dikutip dari keterangan pers tertulis dari Hong Kong Economic and Trade Office Jakarta (HKETO Jakarta), Selasa (11/6/2019).

"Kami sudah mendengar sejumlah masukan dari berbagai sektor, terutama terkait perlindungan HAM, dan hal itu sekarang sudah dibahas oleh para pemangku kepentingan, dan kami akan terus melakukannya," jelas Lam.

Lam mengatakan, pada area HAM, pemerintahannya tengah berusaha untuk membentuk 'pengaman' tambahan, bahkan hingga menyerupai standar Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICPR) serta memiliki ketetapan hukum yang mengikat.

"Kami (juga) akan meminta pihak yang meminta ekstradisi untuk memenuhi penjaminan hak asasi manusia sebelum penyerahan tahanan dilakukan," ujarnya.

Perihal yurisdiksi ekstradisi, Carrie Lam juga mengatakan pemerintah Hong Kong masih terus memperbaiki berbagai sektor, yang dinilai para kritikus, berpotensi menimbulkan celah untuk pelanggaran.

"Semua ini merupakan faktor penting untuk menjamin good governance di Hong Kong," ujarnya.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menyebut RUU Ekstradisi itu akan membantu wilayah semi-otonomi China tersebut untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal mencegah Hong Kong sebagai lokasi yang aman (safe haven) para buron kriminal internasional.

Menurutnya, negara-negara demokrasi Barat selama ini menuduh Hong Kong gagal menangani masalah-masalah seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Dan RUU itu adalah jawaban atas kritik tersebut.

"Ada kekurangan dan kesenjangan yang parah dalam sistem kami saat ini untuk menangani kejahatan lintas batas dan kejahatan lintas negara. Ada bidang yang sangat sulit untuk dipahami, seperti, mengapa Hong Kong tidak dapat memiliki bantuan hukum timbal balik mengenai masalah pidana dengan tetangga terdekat kita, yaitu Daratan Tiongkok, Taiwan dan Makau?"

"Kita harus menutup celah itu dan memperbaiki kekurangan itu untuk keuntungan jangka panjang, karena tidak ada yang ingin Hong Kong menjadi tempat pelarian para buronan; tidak ada yang ingin melihat orang-orang Hong Kong melakukan kejahatan di luar Hong Kong dan kemudian kembali ke Hong Kong seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi, pekerjaan ini harus terus dilakukan."

Lam juga mengatakan, diizinkannya protes hari Minggu menunjukkan komitmen Hong Kong yang berkelanjutan untuk kebebasan rakyatnya. Dia membantah telah menerima mandat dari Bejing terkait RUU.

"Saya belum menerima instruksi atau mandat dari Beijing untuk melakukan RUU ini," katanya yang menambahkan bahwa hal tersebut hanyalah tuduhan semata.

"Hati nurani kami jelas, dan komitmen kami untuk Hong Kong," lanjutnya.

Reporter: Rizki Akbar HasanSumber: Liputan6