China Akui Angka Kelahiran di Xinjiang Anjlok Tapi Sangkal Tuduhan Genosida Uighur

Merdeka.com - Para pejabat China secara resmi mengumumkan angka kelahiran di Xinjiang anjlok hampir sepertiga pada 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disampaikan dalam sebuah surat kepada CNN yang di dalamnya mereka juga membantah laporan pemaksaan sterilisasi atau KB dan genosida oleh pihak berwenang di wilayah barat jauh itu.

Pemerintah Xinjiang mengirim enam halaman faksimili ke CNN sebagai tanggapan atas sejumlah pertanyaan untuk sebuah artikel yang diterbitkan pada Juli yang mendokumentasikan sebuah kampanye pelanggaran dan kontrol oleh Beijing menargetkan perempuan dari minoritas Uighur, kelompok etnis Muslim yang memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa.

Ini adalah bukan tuduhan pelanggaran HAM pertama kali oleh pemerintah China di Xinjiang. Lebih dari 2 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya dipercaya ditempatkan dalam pusat penahanan massal di wilayah tersebut, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), di mana mereka ditargetkan untuk indoktrinasi dan penyiksaan.

Beijing mengklaim pusat tersebut bersifat sukarelawan dan menyiapkan pelatihan vokasi sebagai bagian program deradikalisasi di Xinjiang, yang mengalami sejumlah serangan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun laporan CNN menemukan, beberapa perempuan Uighur dipaksa menggunakan KB dan melakukan sterilisasi sebagai bagian upaya sewenang-wenang untuk menekan angka kelahiran minoritas di Xinjiang.

Artikel tersebut bersumber dari sebuah laporan oleh Adrian Zenz, seorang rekan senior di Yayasan Memorial Korban Komunisme yang dikenal karena penelitiannya terkait Xinjiang, yang mengutip dokumen resmi China yang menunjukkan peningkatan angka KB di wilayah tersebut - dari sekitar 50 per 100.000 orang di 2016 menjadi hampir 250 per 100.000 orang di 2018.

Zenz mengatakan, tindakan ini berada di bawah definisi PBB tentang "genosida" secara khusus "memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut."

Dalam tanggapannya, pemerintah Xinjiang membantah keras tuduhan genosida, mengatakan populasi Uighur justru meningkat secara terus menerus selama dekade terakhir dan laporan Zenz tak sejalan dengan situasi riil di Xinjiang.

Menurut pemerintah, populasi Xinjiang meningkat lebih dari 3 juta orang, atau hampir 14 persen, antara 2010 dan 2018, di mana populasi Uighur meningkat lebih cepat dibandingkan angka rata-rata di wilayah tersebut.

"Hak dan kepentingan Uighur dan etnis minoritas lainnya telah sepenuhnya dilindungi," kata tanggapan tersebut, dilansir CNN, Senin (21/9).

"Apa yang disebut 'genosida' sama sekali tak masuk akal."

Angka Kelahiran Anjlok

Tetapi pemerintah tidak membantah peningkatan KB atau kesenjangan rasio alat kontrasepsi IUD antara Xinjiang dan seluruh wilayah China daratan. Sementara pemasangan IUD telah anjlok di China secara keseluruhan, turun menjadi hanya 21 per 100.000 orang pada tahun 2018, di Xinjiang penggunaan kontrasepsi tersebut menjadi semakin umum.

Menurut statistik pemerintah daerah, ada hampir 1.000 pemasangan IUD baru per 100.000 orang di Xinjiang pada 2018, atau 80 persen dari total keseluruhan di China pada tahun tersebut.

Pemerintah Xinjiang mengatakan dalam tanggapannya bahwa angka kelahiran di wilayah tersebut telah turun dari 15,88 per 1.000 orang pada 2017 menjadi 10,69 per 1.000 orang pada 2018. Tanggapan dalam faksimili itu mengatakan, penurunan itu disebabkan oleh "implementasi komprehensif dari kebijakan keluarga berencana. "

Sampai 2015, pemerintah China memberlakukan kebijakan KB "satu anak" di seluruh negeri, yang mengizinkan sebagian besar pasangan perkotaan memiliki tidak lebih dari satu bayi. Etnis minoritas, seperti orang Uyghur, biasanya diizinkan memiliki sampai tiga anak, tetapi Zenz mengatakan keluarga dari kelompok-kelompok ini seringkali memiliki lebih banyak anak.

Ketika China secara resmi memulai kebijakan dua anak pada Januari 2016, warga Uighur yang tinggal di kota-kota juga dibatasi pada dua anak untuk pertama kalinya - rekan mereka di pedesaan masih dapat memiliki hingga tiga anak.

Pemerintah Xinjiang mengaitkan penurunan populasi yang tiba-tiba dengan kebijakan KB Beijing yang akhirnya diterapkan dengan benar di wilayah tersebut setelah 2017.

"Pada 2018, jumlah bayi baru lahir menurun sekitar 120.000 dibandingkan tahun 2017, di mana sekitar 80.000 di antaranya karena pelaksanaan kebijakan KB yang lebih baik sesuai dengan undang-undang, menurut perkiraan dinas kesehatan dan statistik," kata tanggapan tersebut.

Pemerintah mengklaim mereka yang mematuhi kebijakan KB melakukannya dengan sukarela.

Pemerintah mengaitkan 40.000 lebih bayi dengan peningkatan pendidikan dan pembangunan ekonomi, mengakibatkan lebih sedikit anak di wilayah tersebut. Pemerintah Xinjiang tidak memasukkan angka kelahiran tahun 2019 untuk wilayah tersebut.

"Sebagai bagian dari China, Xinjiang menerapkan kebijakan keluarga berencana sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, dan tidak pernah merumuskan dan menerapkan kebijakan keluarga berencana untuk satu etnis minoritas," kata tanggapan tersebut.

Tetapi Zenz menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat kelahiran alami harus terjadi selama beberapa tahun atau bahkan satu dekade, bukan dalam waktu 12 hingga 36 bulan.

Mengacu pada klaim pemerintah bahwa kepatuhan terhadap kebijakan KB adalah sukarela, Zenz mempertanyakan seberapa besar kemungkinan "17 kali lebih banyak perempuan secara spontan ingin disterilkan."

"Akademisi Han China dari Xinjiang sendiri telah menulis bahwa Uighur menolak semua jenis kontrasepsi (dan terutama sterilisasi)," katanya dalam sebuah pernyataan kepada CNN.

Dalam faks tersebut, pemerintah Xinjiang juga menyerang Zenz secara pribadi, menyebutnya membuat kebohongan dan menudingnya seseorang yang fanatik beragama yang percaya dia "diberi petunjuk Tuhan" untuk menentang China.

Zenz menepis tuduhan pemerintah China, mengatakan mereka menyerangnya secara personal karena mereka tak bisa menyangkal penelitiannya.

"Jauh lebih mengerikan daripada serangan pribadi terhadap saya ini adalah fitnah Beijing terhadap para saksi Uighur," katanya dalam sebuah pernyataan.

Serangan terhadap Perempuan

Pemerintah Xinjiang juga memusatkan tanggapannya atas klaim yang dibuat dua perempuan Uighur yang dikutip dalam artikel CNN tersebut - Zumrat Dawut dan Gulbakhar Jalilova.

Dawut mengaku dipaksa memasang KB oleh pemerintah daerah di Xinjiang saat dia mendatangi satu kantor pemerintah untuk membayar denda karena memiliki terlalu banyak anak. Dawut juga mengatakan dia pernah berada di pusat penahanan di Xinjiang sekitar tiga bulan dari Maret 2018.

Pemerintah membantah Dawut pernah ada dalam pusat penahanan tersebut, yang disebut sebagai "pusat pendidikan dan pelatihan", dan dia telah menandatangani sebuah formulir menyetujui prosedur yang disebut litigasi tuba.

Dalam artikel CNN, Jalilova, yang merupakan penduduk Kazakhstan dan etnis Uighur, mengaku ditahan di pusat penahanan selama 15 bulan setelah ditangkap tiba-tiba dan tanpa penjelasan selama perjalanan bisnisnya ke Xinjiang pada Mei 2017.

Jalilova mengaku mengalami penyiksaan saat berada di dalam kamp dan diperkosa salah satu penjaga.

Pemerintah Xinjiang mengatakan Jalilova ditangkap karena dicurigai membantu kegiatan teroris. Pada Agustus 2018 dia dibebaskan dengan jaminan, setelah itu kembali ke Kazakhstan.

Dalam pernyataannya, pemerintah membantah Jalilova diperkosa atau disiksa, mengatakan seluruh haknya dijamin dan petugas di dalam selnya bisa membuktikannya.

Ditanya tanggapannya terkait pernyataan pemerintah tersebut, Jalilova tetap pada pengakuannya dan meminta pihak berwenang Xinjiang mengeluarkan bukti mereka.

"Mengapa mereka tidak menunjukkan sebuah video? Mengapa mereka tidak menunjukkan sebuah foto selama saya berada di penjara yang menunjukkan saya diberi makan dengan baik dan tak dipukul. Kamera berfungsi 24 jam," jelasnya.

"Saya penduduk Kazakhstan, apa hak mereka menahan saya selama satu setengah tahun?"