AS dituding bakal luncurkan misil nuklir untuk melawan Rusia

Merdeka.com - Utusan Rusia dalam konferensi global mengenai senjata nuklir menuding Amerika Serikat berencana meluncurkan misil nuklir untuk serangan melawan Rusia. Pernyataan ini ditambah dengan ucapan wakil kepala operasi staf umum Rusia Viktor Poznikhir yang menyebutkan, AS berusaha untuk 'memprovokasi' Kremlin.

"Kehadiran lokasi misil anti-balistik Amerika (ABM) di Eropa dan kapal bermuatan ABM di laut dan samudra dekat teritori Rusia, menggambarkan potensial kekuatan untuk melahirkan sebuah misil nuklir kejutan melawan Rusia," ujar Poznikhir, dalam konferensi di Jenewa, dikutip dari Independent, Kamis (30/3).

Mendengar tudingan ini, Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk Konferensi PBB mengenai senjata nuklir Robert Wood, menyebutkan klaim Rusia sebagai 'fiksi sains'. Dia menambahkan, sistem pertahanan misil balistik Amerika (BMD) bukan ancaman untuk pasukan strategi nuklir Rusia.

"Presentasi Rusia dan China dalam Konferensi Senjata Nuklir mengenai BMD Amerika Serikat hanyalah fiksi sains belaka," bantah Wood.

Beberapa negara, termasuk Rusi, juga memiliki sistem pertahanan serupa di wilayah itu, namun pemerintahan Vladimir Putin, presiden Rusia, marah lantaran pernyataan yang menyebutkan misil AS dioperasikan NATO di timur Eropa. Hal ini disebut sebagai pemicu klaim Negeri Beruang Merah tersebut.

Saat pelucuran sistem darat Aegis, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan tidak bermaksud merusak strategi nuklir Rusia. " Pertahanan misil adalah untuk pertahanan. Tidak berarti pertahanan ini merusak atau melemahkan strategi nuklir Rusia," serunya.

Namun, Kremlin menyerang Gedung Putih untuk 'penghasutan perang' dan mengancam akan mengambil tindakan protektif sebagai respons dari ancaman tersebut. Tensi meninggi kala sebuah tekanan meminta agar perjanjian PBB untuk melarang penggunaan `senjata nuklir, namun Rusia, AS, China, Inggris dan Prancis serta negara adi daya lain tidak mengindahkan perjanjian ini.

"Butuh progres untuk pelucutan senjata nuklir dewasa ini," ujar Pejabat PBB di bawah Sekretaris Jenderal untuk pelucutan senjata Kim Won-soo.

Lebih dari 100 negara memilih resolusi tahun lalu dari Sidang Umum PBB segera dibahas, negara ini termasuk Austria, Brasil, dan Irlandia, serta Indonesia. Mereka meminta negosiasi untuk instrumen yang mengikat hukum atas penggunaan senjata nuklir yang menjadi dasar dari penghapusan total kepemilikan senjata nuklir.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menyebutkan dunia tanpa nuklir merupakan terobosan yang sangat gemilang. Namun dia mengatakan negara lain harus lebih realistis lagi menghadapi kehidupan modern.

Indonesia sendiri dipercaya menjadi ketua konvensi pelucutan senjata di kawasan Asia. Indonesia bersama beberapa negara penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir atau Non-Proliferation Treaty (NPT) sedang menggagas suatu konvensi untuk pelarangan total senjata nuklir.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, mengatakan bahwa Indonesia bersama beberapa negara yang bukan negara pemilik senjata nuklir saat ini mulai memberikan desakan dengan cara mengadakan kelompok kerja terbuka guna membahas dan merancang konvensi pelarangan total senjata nuklir.

"Berkumpulah negara-negara ini untuk mendorong suatu desakan baru," kata Hasan.

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, di hadapan Sekjen PBB dan perwakilan negara-negara peserta konferensi itu, menyatakan Indonesia berpendapat keberadaan senjata nuklir kini semakin menjadi ancaman serius bagi kemanan dunia.

"Situasi keamanan dunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ancaman senjata nuklir. Untuk itu, satu-satunya cara untuk melawan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan total seluruh senjata nuklir di dunia," kata akrab disapa Trian itu.

“Indonesia memandang bahwa Traktat pelarangan senjata nuklir tersebut nantinya harus kuat dan tegas sehingga tidak lagi memberikan celah yang melegitimasi keberadaan senjata nuklir di dunia,” Trian menegaskan.

Trian juga mengimbuhkan Indonesia berharap negara-negara pemilik senjata nuklir tidak perlu khawatir bahwa Traktat pelarangan senjata nuklir yang sedang dinegosiasikan tersebut akan memperlemah Non-Proliferation Treaty (NPT). Sebaliknya, Traktat baru tersebut justru memperkuat dan melengkapi NPT.

Konferensi Perundingan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dilaksanakan di New York sejak 27 Maret 2017 hingga 31 Maret 2017. Konferensi ini dihadiri oleh Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB dan negara-negara anggota PBB. Pertemuan tersebut merupakan implementasi dari resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada bulan Oktober 2017.