Anwar Ibrahim dilarang masuk Jepang
Merdeka.com - Imigrasi Jepang kemarin pagi menolak pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim memasuki negara itu. Dengan terpaksa dia pulang ke negaranya dengan penerbangan berikutnya.
Anwar bercerita insiden itu bermula saat dirinya tiba di Bandar Udara Internasional Narita, Ibu Kota Tokyo, pukul 6.45 setelah terbang dari Kuala Lumpur. Dia datang atas undangan Ketua Nippon Foundation Sasakawa untuk menyampaikan makalah berjudul Muslim Democrats.
"Saya diminta pulang dengan penerbangan berikutnya atau bakal dideportasi," kata Anwar dalam siaran pers diterima merdeka.com kemarin malam. Pihak imigrasi, menurut dia, beralasan larangan terhadap mantan wakil perdana Menteri Malaysia ini lantaran dia pernah dipenjara pada 1999.
Anwar memprotes keputusan itu. Dia menyebut alasan itu tidak masuk akal. Apalagi dalam tiga lawatan terakhirnya ke Negeri Sakura itu pada 2006, 2009, dan 2012, dia tidak menemui masalah.
Setelah dia terus mendesak, imigrasi Jepang mengaku terpaksa mengambil tindakan itu lantaran ada laporan terakhir tahun lalu. "Saya tidak punya pilihan kecuali pulang dengan penerbangan pada jam 10.45," ujar Anwar.
Anwar menegaskan dia telah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Jepang atas kejadian memalukan dirinya itu. Dia juga menuding pemerintah Malaysia terlibat dalam skandal ini.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jepang menyusul AS, Uni Soviet, India dan China yang sebelumnya telah berhasil mendarat di Bulan.
Baca SelengkapnyaAnies memandang gerakan salam empat jari itu mencuat sebagai sebuah pesan yang ingin disampaikan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Memasuki arus mudik Lebaran sejumlah maskapai penerbangan menambah frekuensi penerbangannya ke Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaSalah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya