Cek Fakta: Jokowi Sebut Indeks Korupsi Membaik, Ini Faktanya

Merdeka.com - Perdebatan soal korupsi mewarnai debat capres keempat antara Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Bermula saat Prabowo mengatakan, inti dari pemerintahan adalah lembaga harus bersih dan tidak boleh terjadi korupsi besar-besaran. Menurutnya, percuma memiliki sistem online dan pelayanan publik satu pintu jika tidak mampu hilangkan korupsi di lembaga negara.

"Syarat negara berhasil, lembaga harus kuat, efektif, tidak boleh korupsi, sogok menyogok, jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca ternyata pejabat pemerintahan bapak yang bilang jual beli jabatan di 90 persen kementerian. pejabat bapak yang bicara. Ini masalah bersama," ujar Prabowo.

Jokowi mengatakan, sistem yang dibangun bukan hanya untuk kecepatan dalam pelayanan publik tapi juga untuk mengikis korupsi di negeri ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim terjadi perbaikan dari upaya memerangi korupsi. Jokowi menyebut, pada tahun 1998 indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada angka 20. Saat itu, kata dia, Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup. Dari tahun ke tahun, indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik.

"Pada 2014 angka indeks persepsi korupsi jadi 34 dan di 2018 berada pada angka 38."

Ini faktanya berdasarkan data Transparency International Indonesia:

1998:Indeks persepsi Korupsi 20 poin

1999-2000:Indeks persepsi Korupsi 17 poin

2001-2003:Indeks persepsi Korupsi stagnan di 19 poin

2004:Indeks persepsi Korupsi 20 poin

2005:Indeks persepsi Korupsi 22 poin

2006:Indeks persepsi Korupsi 24 poin

2007:Indeks persepsi Korupsi 23 poin

2008:Indeks persepsi Korupsi 26 poin

2009-2010:Indeks persepsi Korupsi stagnan 28 poin

2011:Indeks persepsi Korupsi 30,3 poin

2012-2013:Indeks persepsi Korupsi 32 poin

2014:Indeks persepsi Korupsi 34 poin

2015:Indeks persepsi Korupsi 36 poin

2016-2017:Indeks persepsi Korupsi 37 poin

2018:Indeks persepsi Korupsi 38 poin (mdk/noe)