CEK FAKTA: Hoaks Sri Mulyani Sebut Penggelapan Dana Kemenkeu untuk Biayai Pilpres

Merdeka.com - Beredar video di YouTube yang menarasikan Sri Mulyani mengungkapkan penggelapan dana 300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan Perintah Jokowi, untuk membiayai persiapan Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024).

Video tersebut diunggah oleh akun LIDAH RAKYAT pada 12 Maret 2022 dan sudah ditonton lebih dari 11 ribu kali.

Berita Pilpres lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Video tersebut berjudul: “Semua Atas Perintah Jokowi❗Penggelapan Uang 300T Tenyata Untuk Persiapan Pilpres Sebentar Lagi‼”

Serta terdapat keterangan “SRI MULYANI SEBUT NAMA JOKOWI. SEMUA ATAS PERINTAH, PENGGELAPAN DANA KEMENKEU UNTUK DANAI PILPRES SEBENTAR LAGI,” pada thumbnail video.

Penelusuran

Cek fakta merdeka.com telah melakukan penelusuran dengan menonton keseluruhan video berdurasi 8:02. Hasilnya, isi video tersebut berbeda dengan judul dan keterangan pada thumbnail video.

Video tersebut hanya berisi Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berpidato, Joko Widodo saat menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI, dan penunjukkan bukti korupsi berupa sejumlah uang.

Potongan video tersebut serupa dengan penunjukkan sejumlah bukti hasil korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Dalam video tersebut ditunjukkan bukti korupsi berupa sejumlah uang dengan mata uang USD.

Sedangkan narasi pada video tersebut identik dengan artikel cnnindonesia.com berjudul “Irjen Kemenkeu Akui Terima Surat PPATK soal Transaksi Janggal 964 PNS,” yang diunggah pada 11 Maret 2023.

Artikel tersebut berisi tentang Kemenkeu mengaku mendapat 226 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi keungan mencurigakan terkait pegawai mereka. Jumlah pegawai yang disebut dalam laporan tersebut yaitu 964 orang.

Dilansir dari merdeka.com, Sri Mulyani mengungkapkan sejak tahun 2007-2023 tercatat ada 964 pegawai Kementerian Keuangan yang yang diduga melakukan transaksi keuangannya mencurigakan. Data tersebut berasal dari surat yang dikirim PPATK kepada Itjen Kemenkeu.

Selain itu, tidak ada pemberitaan yang menginformasikan penggelapan dana di Kementerian Keuangan untuk mendanai Pilpres atas perintah Jokowi.

Kesimpulan

Kabar Sri Mulyani sebut penggelapan dana Kementerian Keuangan untuk membiayai Pilpres 2024 atas perintah Jokowi adalah hoaks. Judul dan keterangan pada thumbnail video berbeda dengan isi video.

Nyatanya, video tersebut membahas tentang adanya 964 PNS di Kementerian Keuangan yang diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Serta, sampai saat ini juga tidak ada bukti valid yang menunjukkan adanya penggelapan dana yang diperintahkan Jokowi untuk membiayai Pilpres.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi:https://www.youtube.com/watch?v=fVu7CbknmtQ&t=218shttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230311054020-532-923639/irjen-kemenkeu-akui-terima-surat-ppatk-soal-transaksi-janggal-964-pnshttps://www.merdeka.com/uang/964-pns-kemenkeu-diduga-lakukan-transaksi-mencurigakan-begini-respons-sri-mulyani.html

Reporter Magang: Azizah Paramayu