CEK FAKTA: Hoaks, Presiden Jokowi Diklaim Belum Mengakuisisi Saham PT Freeport
Merdeka.com - Unggahan video yang mengklaim Presiden Jokowi belum berhasil mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia dan Jokowi diduga melakukan kebohongan, beredar di media sosial Twitter.
Dalam video berdurasi 45 detik itu menunjukkan wawancara dengan Amir Hamzah, seorang Pengamat Kebijakan Publik, tentang kepemilikan saham Indonesia atas PT Freeport.
Amir Hamzah meminta DPR untuk mempertanyakan Presiden Jokowi diduga telah melakukan kebohongan terkait klaim kepemilikan Indonesia atas kepemilikan mayoritas saham Freeport Indonesia.
"Nih bong dengerin ya jokowi bilang telah mengakuisisi saham PT. Freport adalah bohong belaka, itu hanya pengakuan saja demi mendapat simPATI rakyat, tapi nyatanya bohong dengarkan vidio ini baik² ya agar tidak gagal faham," narasi dalam unggahan tersebut.
©TwitterPenelusuran
Berdasarkan hasil penelusuran, video yang menampilkan wawancara dengan Amir Hamzah pertama kali diunggah pada 21 November 2018 oleh kanal YouTube Dua Link berjudul "Kata Amir Hamzah Soal Freeport, Jokowi Bisa Di Impeachment”
Ketika video itu diunggah, Indonesia memang masih memiliki 9,36 persen saham atas PT Freeport Indonesia.
Namun, pada 22 Desember 2018 lalu Indonesia secara resmi kuasai 51 persen saham Freeport. Seperti dikutip dari situs Setneg, Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi dalam pernyataan pers menegaskan bahwa kepemilikan ini akan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
"Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 21 Desember 2018.
Laporan tersebut juga memastikan bahwa PT Inalum telah membayar lunas pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia senilai USD3,85 miliar.
"Disampaikan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," terang Presiden.
Selain itu, seluruh permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan smelter yang sempat menjadi ganjalan telah diselesaikan dan disepakati. "Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja," jelas Presiden.
Kepala Negara menegaskan bahwa pendapatan dari sisi pajak maupun royalti dipastikan akan meningkat. Tak kalah penting, rakyat Papua turut mendapatkan bagian dari berbagai keuntungan yang akan diperoleh.
"Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya," jelas Presiden seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Kesimpulan
Jokowi diklaim bohong karena belum berhasil mengakuisisi saham PT Freeport adalah tidak benar. Faktanya, Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, sebesar 51 persen.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.youtube.com/watch?v=ivJAE8iJHechttps://setneg.go.id/baca/index/ri_resmi_kuasai_51_saham_freeport_presiden_kita_gunakan_untuk_kemakmuran_rakyathttps://www.antaranews.com/berita/3209169/hoaks-pemerintahan-jokowi-belum-akuisisi-saham-pt-freeport-indonesia
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnya