Bambang Brodjonegoro

Menurut Bambang, jika baseline inflasi seperti tahun lalu sebesar 3,13 persen, berarti dengan adanya pemindahan Ibu Kota ini akan bertambah menjadi 3,33 persen. Jadi menurut Bambang ini masih berada pada batas yang bisa ditoleransi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota tidak akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan, hal ini justru akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ada 5 masukan yang disampaikan perwakilan Bank Dunia kepada pemerintah dalam mengelola ekonomi lima tahun ke depan.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro berharap pertemuan AS dan China di G20 memberikan kabar baik terhadap perang dagang.

Selain melakukan sinkronisasi aturan, badan ini bakal memeriksa relevansi kebijakan yang sudah ada. Lalu menentukan apakah aturan ini masih layak dipakai atau tidak.

Hasil studi menunjukkan bahwa dari kaca mata investor, regulasi maupun institusi di Indonesia dipandang kaku dan tertutup. Selain itu, kualitas institusi juga menurun karena adanya praktik korupsi maupun inefisiensi.

era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai Presiden Jokowi, ada sejumlah pos menteri yang tidak pernah diisi oleh kalangan dari politikus.

Lokasi ibu kota baru telah memunculkan begitu banyak nama kota. Pemerintah memastikan lokasi ibu kota baru akan berada di luar Pulau Jawa. Menteri Bambang mengatakan jika ibu kota baru Indonesia telah mengerucut menjadi suatu daerah di Kalimantan.

Pemerintah menyatakan daerah yang menjadi ibu kota baru akan menerapkan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sebelumnya, empat provinsi menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman PRK. Menteri Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Indonesia melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) atas kerjasama dengan Inggris terkait kajian pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development Initiatives/LCID). Kerja sama ini dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomis Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia pada tahun 2020 akan naik kelas dari negara berpendapatan kelas menengah menjadi negara berpendapatan kelas menengah tinggi.

Selain faktor musiman, Bambang mengatakan, puasa dan Lebaran turut mendongkrak konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang meningkat tersebut kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan penentuan lokasi Ibu Kota baru dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, pada tahun depan pembangunan infrastruktur dasar bisa dilakukan.

Ibu kota baru rencananya akan berada di Kalimantan. Akan ada banyak pembangunan di sana. Inilah rencana pembangunan-pembangunan di ibu kota baru:

Sehingga, dia menambahkan, Jokowi meminta agar semua SMK, Badan Latihan Kerja memperbaiki pendidikannya. Salah satunya yaitu memiliki sertifikat, kompetisi yang dihasilkan sekolah. Sehingga nantinya murid-murid yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan lebih cepat.

Ada beberapa kelemahan yang disimpulkan Bambang. Pertama lokasi jauh dari pelabuhan laut sekitar ±6 jam, ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya tersedia air sungai.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut mayoritas berasal dari swasta. Sedangkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 30,6 triliun dari APBN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Peta jalan pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.