Mudzakir Amdjad

Hari Senin lalu (27/6) Turki dan Israel sepakat menormalisasi hubungan diplomatik.

Besok rakyat Inggris akan memilih akankah mereka tetap bergabung dengan Uni Eropa. Jika keluar, mungkin diikuti lainnya.

Dunia rupanya gerah dan cemas dengan makin pupusnya harapan terwujudnya solusi dua negara atas konflik Palestina-Israel.

Menurut koran International New York Times (INYT) edisi 22 Maret 2016, insiden itu bukan yang pertama.

Kekisruhan di Brasil saat ini karena isu korupsi mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang telah dipolitisasi.

KTT ini tak pelak adalah pembuktian kesekian kalinya, komitmen Indonesia pada perjuangan Palestina untuk merdeka.

Berbagai kalangan di Inggris menilai bahwa Uni Eropa makin menguasai semua aspek kehidupan.

Tak lama setelah peluncuran itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat segera membuka pembicaraan bilateral.

Dunia terus mencermati perkembangan di Myanmar. Perkembangan menuju demokratisasi perlu disambut baik.

Islamisasi di Eropa menurut Ley adalah perubahan yang teramat benderang terlihat di kebanyakan negara Eropa.

Dunia cemas pecahnya kasus baru ini makin memicu konflik sektarian di kawasan Timur Tengah yang bisa berdampak global.

Negara-negara itu akan membentuk aliansi militer yang dipimpin oleh Saudi guna memerangi terorisme.

Trump tidak sendirian dalam berpendapat demikian. Beberapa kandidat lain dari Partai Republik punya pandangan senada.

Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya dibentuk lagi dengan dasar Islam damai.

Presiden Rusia Vladimir Putin merasa ditusuk dari belakang oleh Turki dan menganggap Turki sebagai antek teroris.

Gambar profil para pemilik akun Facebook misalnya segera diwarnai dengan fitur safety check berwarna merah, putih biru.

China klaim kedaulatan atas Taiwan ketika pemerintah nasionalis melarikan diri ke pulau itu setelah kalah oleh komunis.

Justin Trudeau merupakan putra dari Pierre Trudeau, mantan Perdana Menteri Kanada.

Namun arah angin politik di Jerman hari-hari ini nampaknya makin tak berpihak pada Merkel.

Perjanjian yang dikenal sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP) memang masih menghadapi proses ratifikasi.