Anas Urbaningrum

"Setahu saya TGB salah satu kader unggulan Demokrat. TGB kalau tidak keliru majelis tinggi posisi penting di partai, ragu akan disanksi," ujar Anas.

Anas menyinggung keterangan sejumlah saksi pada persidangan perkara pokoknya di tingkat pertama hanya arahan dari pelaku lain dalam perkara yang sama. Namun, dinilainya keterangan-keterangan para saksi itu justru dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya.

Jaksa penuntut umum pada KPK mempertanyakan keterangan mantan Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adhi Karya Tbk, Teuku Bagus Mohammad Noor yang membantah memberikan sejumlah uang kepada Anas Urbaningrum, terkait pengerjaan proyek di Hambalang, Jawa Barat.

Artidjo dikenal sebagai hakim yang kerap menambah hukuman para koruptor.

Sama-sama ajukan PK, Anas Urbaningrum dan Siti Fadilah akrab ngobrol. Anas menjelaskan alasannya mengajukan PK karena menilai ada sejumlah fakta persidangan sekaligus bukti yang dikesampingkan oleh majelis hakim saat menangani perkaranya.

Artidjo enggan menanggapi PK yang diajukan Anas. Dia memegang teguh etika hakim yang tidak boleh mengomentari perkara yang akan berproses atau pernah ditanganinya.

Mengenai pensiunnya Hakim Agung Artidjo, Sukma mengatakan, pasti ada kasus atau perkara yang belum dirampungkan. Apalagi di MA terjadi penumpukan perkara yang cukup banyak (deathlock).

"Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK," ujar Kuasa hukum Anas, Abang Nuryasin.

Anas Urbaningrum mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi. Ada dua hal yang menjadi dasar Anas mengajukan PK.

"Tidak ada hubungannya karena perkara saya itu Kasasi nya dipegang oleh Pak Artidjo, kalau PK kapanpun itu apakah hari ini setahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu pasti bukan Pak Artidjo yang pegang PK, karena Pak Artidjo kan sudah pegang kasasi jadi tidak boleh lagi hakim yang memegang menjadi majelis hakim PK."

Terpidana tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum mengajukan langkah hukum terakhir, Peninjauan Kembali (PK).

Dia berharap palu keadilan masih berpihak padanya. Anas merasa hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak adil. "Intinya adalah ikhtiar untuk mendapatkan keadilan karena yang saya rasakan berdasarkan fakta, bukti, dan hal-hal yang terkait dengan itu, keputusan yang saya terima itu tidak adil," kata Anas.

Ketukan palunya bikin para koruptor lebih lama di dalam jeruji besi.

Anas Urbaningrum tulis surat sindir SBY: This is not my war. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, tak pernah ada pertemuan konspirasi fitnah terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Sukamiskin, Bandung seperti yang dituduhkan.

Loyalis Anas Urbaningrum ungkap sosok pengacara tajir Fredrich Yunadi. Rupanya, ada cerita Fredrich juga menolak dibayar saat membela kliennya, Tridianto, mantan loyalis Anas Urbaningrum. Kala itu, Tri melaporkan KPK kepada Bareskrim Polri soal kebocoran Sprindik penetapan tersangka Anas Urbaningrum

Hari penuh bahagia yang selama ini dilalui bersama sekejap berubah ketika suami tercinta terjerat kasus dan harus dijebloskan ke bui. Tak sekadar harus menerima kenyataan, terkadang para istri sampai ikut terseret dalam kasus yang membelit sang suami.

Anas Urbaningrum sewot dengan kesaksian mantan koleganya di Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu meyakini Nazar 'bernyanyi' karena pesanan pihak tertentu.

Kata loyalis Anas Urbaningrum soal 'pembisik' Nazaruddin di kasus e-KTP. Anas pun menuding, M Nazaruddin, whistle blower dalam kasus itu mengada-ada. Nazar menuding duit e-KTP mengalir ke Anas untuk pemenangan ketua umum Golkar pada tahun 2010 lalu di Kongres Demokrat di Bandung.

Anas pun menyindir pihak yang mengatakan dirinya ikut campur atas pengangkatan Irman sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Anas Urbaningrum meminta kesaksian Muhammad Nazaruddin diverifikasi tujuh kali. Anas menilai keterangan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu kerap kali menyudutkannya dengan keterangan tidak benar.