Wujudkan ketahanan energi, ini tugas Jonan-Arcandra dari DPR

Wujudkan ketahanan energi, ini tugas Jonan-Arcandra dari DPR. Salah satu yang menjadi sorotan ialah mengenai revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 dan keberadaan PP Nomor 1 Tahun 2014. Masalah penurunan harga gas, menjadi pekerjaan rumah lain Menteri Jonan dan Wamen Arcandra.

2016-10-16 19:00:00

Krisis Energi

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto, mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia diambang krisis energi. Maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi Tanah Air.

Hal inilah, menurutnya, yang menjadi pekerjaan rumah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri Arcandra Tahar.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah mengenai revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (Cost Recovery) dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"PP 79 tahun 2010, itu sudah selesai di sektor ESDM, tapi di kementerian keuangan itu belum selesai. Menteri yang baru harus memfollow up, jangan mundur lagi karena ini dalam perjalanan. Sangat penting dengan harga minyak yang rendah sekarang itu memerlukan PP 79 di sektor migas," jelasnya usai diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10).

Dia melanjutkan permasalahan lain ialah keberadaan PP Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kelonggaran ekspor konsentrat dengan syarat diminta dijalankan dengan tidak menyimpang dari filosofi UU Minerba.

Dito menambahkan, masalah penurunan harga gas, menjadi pekerjaan rumah lain Menteri Jonan dan Wamen Arcandra. Sebab, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar hal ini segera dilaksanakan.

"Caranya bagaimana? Hulu dikurangi governement taxnya. Di hilirnya harus diperbaiki toll fee-nya, tadinya life time 5 tahun menjadi 20 tahun sehingga toll fee turun. Lalu tidak ada lagi trader yang tidak punya infrastruktur," tambahnya.

(mdk/bim)