Wapres JK: Saya sudah perkirakan pemangkasan anggaran Rp 133,8 T

Pemangkasan anggaran dilakukan di pos yang tidak prioritas.

2016-08-05 16:11:02

Ekonomi Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah memperkirakan bahwa diperlukannya pemangkasan anggaran untuk membuat APBN tetap sehat. Pemangkasan anggaran dilakukan di pos yang tidak prioritas.

"Sejak awal memang saya sendiri sudah memperkirakan bahwa perlu pemangkasan. Namun, seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan kalau dipotong tentu sedikit," kata JK di Jakarta, Jumat (5/8).

Anggaran dalam APBN-P rencananya akan dipangkas sebesar Rp 133,8 triliun. Dana ini diambil dari kementerian/lembaga serta dana transfer daerah. "Transfer ke daerah juga disesuaikan dengan jumlah anggaran yang terpotong. karena tidak ada jalan lain, kalau tidak kita melanggar undang-undang (defisit melebar)."

Menurut JK, pemangkasan anggaran perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab, pendorong pertumbuhan seperti ekspor belum mengalami perbaikan.

"Akibat pertumbuhan ekonomi perdagangan, ekspor belum baik akibat permasalahan ekonomi dunia maka penerimaan pajak menurun. setidak tidaknya tidak beda dengan tahun yang lalu," tutupnya singkat

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2016. Pendapatan negara dari sektor pajak diperkirakan minus Rp 219 triliun, sehingga perlu penyesuaian atau pemangkasan belanja.

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujar Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).

Menjaga APBN tetap sehat, Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

(mdk/idr)