Urus Masalah Ibu Kota Baru, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Khusus

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah badan khusus untuk mengurus pemindahan Ibu Kota negara. Jadi tidak perlu menambah dan membebani kerja kementerian/Lembaga yang ada mengenai masalah ibu kota baru.

2019-08-24 13:00:00

Ibu Kota Pindah

"Tidak bisa satu isu besar seperti sekarang itu hanya diurus oleh kementerian yang sudah punya portofolio yang sudah baku. Harus ada satu badan otorita khusus," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Lembaga tersebut, lanjut Robert, dapat diisi oleh berbagai pihak. Tidak saja pemerintah, melainkan juga pelaku usaha, masyarakat, hingga unsur dari media massa.

"Kita tidak menambah birokrasi baru ini kan hanya ad hoc. Kajian boleh Bappenas, tapi badan ini tugasnya misalnya, lobi DPR, galang konsensus publik," urai dia.

Dia pun mengatakan, bahwa Malaysia pun membentuk suatu badan khusus untuk menggarap pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Malaysia membentuk itu ketika pindah pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Suatu badan otorita khusus yang memang sebagai suatu badan ad hoc yang menangani ibu kota baru ini," tandasnya.

(mdk/bim)